Proyek China Di Nepal Mandek, Pemerintah Baru Luncurkan Investigasi

Daftar Isi

Jakarta, CNN Indonesia --

Nepal tengah melakukan pertimbangan besar terhadap hubungan strategis dan ekonominya dengan China, setelah pemerintah baru membentuk komite tingkat tinggi untuk menyelidiki beragam proyek nan terhubung dengan Beijing dari era mantan Perdana Menteri K.P. Sharma Oli.

Langkah ini menandai perubahan signifikan dalam kebijakan Nepal terhadap China, khususnya setelah banyak proyek nan sebelumnya dipromosikan sebagai tonggak transformasi ekonomi nasional justru mengalami stagnasi, penundaan panjang, alias kegagalan implementasi.

Pengamat geopolitik dari Institute for Conflict Research & Resolution (ICRR), Ajit Amar Singh, menilai perkembangan ini mencerminkan perubahan mendasar dalam pendekatan Nepal.

"Pemerintah Nepal sekarang mengambil posisi tegas bahwa tidak bakal ada perjanjian baru dengan China sampai seluruh proyek lama ditinjau secara menyeluruh," tulis Singh.

Proyek BRI di Nepal

Hubungan Nepal-China memasuki fase baru antara 2016 hingga 2018 ketika Nepal semakin mendekat ke Beijing melalui Belt and Road Initiative (BRI).

Pada Mei 2017, Nepal secara resmi berasosiasi dengan BRI, nan saat itu dipromosikan oleh pemerintahan Oli sebagai kesempatan berhistoris untuk menjadikan Nepal pusat konektivitas regional.

Namun, menurut Singh, fase tersebut juga ditandai dengan komitmen besar nan tidak selalu dibangun di atas perencanaan realistis maupun kejelasan finansial.

"Penekanan lebih banyak diarahkan pada sinyal strategis dibanding kesiapan implementasi," ujarnya.

Sejumlah proyek besar nan lahir dari fase tersebut sekarang berada dalam sorotan.

Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air Budhi Gandaki, nan diberikan kepada China Gezhouba Group pada Mei 2017, sempat dibatalkan pada November 2017, diaktifkan kembali pada 2018, namun secara efektif tetap membeku sejak 2022 tanpa kemajuan berarti.

Rencana jalur kereta api Kerung-Kathmandu, nan diumumkan sekitar 2016-2017 sebagai simbol konektivitas trans-Himalaya, hingga sekarang tetap berada pada tahap studi kepantasan tanpa kepastian pendanaan.

Jaringan Konektivitas Multi-Dimensi Trans-Himalaya, nan diluncurkan sebagai bagian utama BRI pada 2017-2018, juga belum berkembang melampaui tahap konseptual.

Proyek jalur transmisi listrik lintas pemisah nan dibahas antara 2018-2020 belum menunjukkan realisasi nyata.

Kegagalan berulang

Sementara itu, pengembangan prasarana di perbatasan Rasuwagadhi-Kerung nan didorong antara 2017-2020 hanya mengalami pembangunan parsial dengan progres lambat.

Berbagai proyek konektivitas jalan raya utara nan dimulai sejak 2016-2018 juga tetap belum selesai.

Mayoritas proyek BRI nan diidentifikasi antara 2018-2019 tetap belum terlaksana secara efektif hingga 2026.

Ekspansi digital melalui perusahaan teknologi China seperti Huawei dan ZTE sejak 2017 pun berkembang tidak merata, memicu pertanyaan mengenai faedah ekonomi sekaligus implikasi strategisnya.

Singh menilai kegagalan berulang ini menunjukkan adanya persoalan struktural nan lebih dalam.

"Salah satu penyebab utama adalah kurangnya transparansi dalam perjanjian, sehingga susah menilai implikasi finansial jangka panjang," jelasnya.

Ia menambahkan bahwa banyak proyek diumumkan tanpa sistem pendanaan nan jelas, sementara tantangan geografis Nepal membikin beberapa proyek, terutama jalur kereta lintas Himalaya, menjadi sangat mahal dan susah direalisasikan.

Singh juga menyoroti kekhawatiran bahwa sebagian proyek lebih didorong oleh kepentingan strategis China dibanding kebutuhan pembangunan Nepal sendiri.

"Ketidaksesuaian ini membikin Nepal kudu menanggung komitmen nan mandek tanpa faedah nyata, sembari menanggung akibat politik dan ekonomi," katanya.

Pengambilan keputusan berbasis bukti

Sebagai respons, pemerintah Nepal sekarang membentuk komite investigasi untuk menelaah seluruh proyek era Oli nan mengenai China.

Komite ini bakal menelusuri penyebab keterlambatan, potensi tanggungjawab finansial, serta menilai apakah proyek-proyek tersebut betul-betul sejalan dengan kepentingan nasional Nepal.

Pemerintah juga menegaskan bahwa seluruh negosiasi baru dengan China bakal dibekukan hingga hasil investigasi diumumkan.

Pendekatan ini disebut Singh sebagai strategi "review-first," nan menandai pergeseran menuju kebijakan luar negeri nan lebih berhati-hati, akuntabel, dan berbasis evaluasi.

"Ini adalah sinyal bahwa Nepal tidak lagi bersedia menerima komitmen skala besar tanpa agunan faedah nan jelas," tulisnya.

Lebih luas, keputusan tersebut dipandang sebagai penegasan kedaulatan Nepal di tengah meningkatnya tekanan geopolitik regional.

Dengan menunda kerja sama baru dan memprioritaskan pertimbangan terhadap keputusan masa lalu, Kathmandu menunjukkan bahwa kemitraan eksternal kudu selaras dengan transparansi, kepentingan nasional, dan hasil nan terukur.

Langkah ini juga mencerminkan kesadaran nan semakin besar terhadap akibat ketergantungan berlebihan pada satu kekuatan eksternal.

Singh menilai Nepal sekarang berada di titik kembali krusial dalam kebijakan luar negerinya terhadap Beijing.

"Pesannya jelas: Nepal bakal tetap bekerja sama dengan China, tetapi hanya dengan syarat nan transparan, akuntabel, dan betul-betul menguntungkan rakyat Nepal," tegasnya.

Evaluasi besar-besaran ini sekaligus menjadi parameter bahwa Nepal tengah bergerak dari kebijakan nan didorong simbolisme geopolitik menuju pengambilan keputusan berbasis bukti dan kepentingan nasional jangka panjang.

(dna)

Add as a preferred
source on Google