Pemkab Barito Timur Fasilitasi Mediasi Sengketa Warga Dan Perusahaan

Foto: Asisten I Setda Kabupaten Barito Timur Ari Panan pimpin aktivitas mediasi antara perusahaan dengan masyarakat.

Beritakalteng.com – Tamiang Layang – Sengketa lahan antara penduduk Kecamatan Raren Batuah dan PT Bartim Coalindo serta PT Mutu mendorong Pemerintah Kabupaten Barito Timur turun tangan. Pemerintah Daerah memfasilitasi mediasi sekaligus menyiapkan langkah tindak lanjut untuk mencari titik jumpa penyelesaian.

Mediasi berjalan di ruang rapat Wakil Bupati Barito Timur, Kamis (16/4/2026), dipimpin Asisten I Setda Kabupaten Barito Timur Ari Panan. Hadir dalam pertemuan itu Kepala Kesbangpol Anda Kriselina, perwakilan Polres, Kejaksaan, para pihak terkait, serta para tamu undangan.

Langkah ini merupakan tindak lanjut nan telah disepakati pada Kamis (30/3/2026), bertempat di Kantor Camat Raren Batuah. Kegiatan ini juga melibatkan beragam pihak diantaranya perusahaan, perwakilan warga, pemerintah kecamatan, kepala desa sampai lembaga mengenai lainnya.

Kemudian, dari hasil sidak dilapangan nantinya bakal menjadi sebuah dasar untuk menyelesaikan sesuai kondisi dilapangan. Permasalahan segel nan dimiliki pihak mengenai juga bakal diselesaikan melalui pihak kepolisian.

Dalam arahannya, Asisten I Setda Kabupaten Barito Timur, Ari Panan, menegaskan pentingnya perbincangan terbuka dan ahli guna menghasilkan solusi terbaik bagi kedua belah pihak.

“Agar semua pihak dapat menahan diri dan menghormati proses nan sedang berjalan. Pemerintah datang untuk memastikan penyelesaian dilakukan secara setara dan sesuai aturan,” tegasnya.

Menurut dia, dengan adanya mediasi ini bisa mendapat jalan terbaik dan tidak merugikan satu dengan nan lainnya. Pemerintah berambisi juga agar masyarakat dan perusahaan selalu menjaga hubungan baik.

“Kita berambisi persolan ini bisa selesai dengan baik, sehingga aktivitas masyarakat maupun perusahaan dapat melangkah normal kembali,” ujarnya.

Terakhir, dilanjutkan dengan penandatanganan buletin aktivitas dari kedua belah pihak dan disaksikan langsung pemerintah wilayah abdi negara hukum. (ags)