1 minggu yang lalu
Jakarta, CNN Indonesia --
Iran dilaporkan telah mengusulkan proposal perundingan tenteram baru menyusul upaya Pakistan sebagai mediator untuk mencari jalan tengah agar putaran dua perundingan mengakhiri perang dengan Amerika Serikat bisa dilanjutkan.
Presiden Donald Trump dikabarkan tidak senang memandang isi proposal baru Iran ini, memicu kemungkinan negosiasi bakal kembali molor dan perang tetap bakal bersambung memasuki bulan ketiga.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam proposal itu, Iran dikabarkan tidak memasukkan pembahasan salah satu tuntutan AS yakni penghentian program nuklirnya.
Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dilaporkan membahas dengan sejumlah pihak regional sebuah proposal nan bermaksud membuka kembali Selat Hormuz, namun menunda pembicaraan dengan AS mengenai program nuklir Teheran agar dibahas di tahap berikutnya.
Langkah itu dilakukan Araghchi dalam kunjungannya ketiga negara (Pakistan, Oman, Rusia) dalam 72 jam, nan tampaknya ditujukan untuk menggalang support lebih luas terhadap proposal Teheran tersebut.
Pada Senin, Araghchi berjumpa Presiden Rusia Vladimir Putin di St Petersburg, setelah dua kali mengunjungi Islamabad dalam dua hari. Di sela dua kunjungan itu, dia juga mengadakan pertemuan di Muscat, Oman.
Sumber nan dekat dengan upaya diplomatik ini mengatakan kepada Al Jazeera bahwa pejabat intelijen senior dari beberapa negara turut datang dalam pembicaraan di Muscat.
Diskusi di Muscat berfokus pada Selat Hormuz, agunan keamanan regional, dan kerangka penyelesaian potensial. Sementara itu, rumor nuklir disisihkan untuk tahap perundingan selanjutnya.
Proposal Iran ini pun telah diserahkan kepada Pakistan, nan saat ini menjadi mediator antara Teheran dan Washington setelah perundingan perdana pada 11 April di Islamabad kandas menghasilkan mufakat.
Di kembali langkah Araghchi, para analis memandang Iran mengambil pelajaran dari runtuhnya kesepakatan nuklir 2015 antara Iran dan sejumlah negara termasuk AS alias JCPOA.
Kesepakatan itu sukses membikin Iran mau mematuhi soal pengayaan uraniumnya yang bukan untuk kepentingan pengembangan senjata nuklir. Sebagai imbalan, AS dan sekutu mencabut serangkaian hukuman terhadap Iran.
Namun, ketika Trump menarik AS keluar dari perjanjian itu pada 2018, Iran ditinggalkan tanpa support regional dan tanpa penjamin nan bisa memaksa Washington mematuhi komitmen.
"Negara-negara Eropa nan ikut merundingkan JCPOA juga tidak bisa diandalkan saat krisis," kata Khan.
Ia menilai langkah Araghchi merupakan strategi Iran untuk membangun perlindungan politik, menenangkan tetangga, dan menciptakan pedoman nan lebih luas menentang eskalasi.
Mantan duta besar Pakistan Jauhar Saleem menilai Iran sedang memainkan strategi jangka panjang.
"Idealnya Iran tidak mau kesepakatan nan rentan terhadap siklus pemilu AS," katanya.
Kepada wartawan saat berada di Rusia pada Senin (27/4), Araghchi mengatakan bahwa Trump nan mengupayakan agar negosiasi tercapai lantaran AS belum sukses mencapai tujuan apa pun dalam perangnya di Iran.
Sementara itu, Gedung Putih belum mengonfirmasi isi proposal Iran tersebut.
Juru bicara Olivia Wales mengatakan AS "tidak bakal bermusyawarah melalui media" dan hanya bakal menerima "kesepakatan nan mengutamakan rakyat Amerika serta tidak pernah membiarkan Iran mempunyai senjata nuklir."
Namun, pejabat Gedung Putih melaporkan Trump tidak senang dengan isi proposal Iran tersebut lantaran salah satu kepentingan utama AS, soal program nuklir Iran, tidak dibahas.
Belum jelas apakah Presiden Donald Trump bakal menerima usulan Iran untuk menunda pembahasan nuklir. Dalam wawancara dengan Fox News pada Minggu, Trump mengatakan Iran sudah mengetahui syarat nan kudu dipenuhi.
"Mereka tidak boleh mempunyai senjata nuklir. Kalau tidak, tak ada argumen untuk bertemu," ujar Trump, sembari menambahkan bahwa Teheran dipersilakan menghubungi Washington.
(rds/bac)
Add
as a preferred source on Google
English (US) · 
Indonesian (ID) ·