Zulhas Sebut Produksi Beras Dan Jagung Nasional Naik, Swasembada Pangan Berpihak Ke Rakyat

PROKALTENG.CO – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memaparkan arah kebijakan dan program prioritas pangan nasional dalam kuliah umum di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI, Jakarta.

Dalam kesempatan itu, dia menegaskan Presiden Prabowo Subianto mengarahkan program swasembada pangan dijalankan dengan berpihak kepada rakyat sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

“Pesan Presiden adalah swasembada pangan kudu berpihak kepada rakyat,” kata Zulhas, dikutip dari keterangannya di Jakarta, Jumat.

Kuliah umum nan digelar pada Kamis (21/5/2026) tersebut diikuti 194 peserta pendidikan Lemhannas dari unsur kementerian, lembaga, TNI, Polri, hingga pemerintah daerah. Kegiatan itu bermaksud memperkuat pemahaman terhadap arah kebijakan pemerintah di sektor pangan dan ketahanan pangan nasional.

Dalam pemaparannya, Zulhas menyebut produksi pangan nasional sepanjang 2025 menunjukkan tren positif. Produksi beras nasional tercatat mencapai lebih dari 34,69 juta ton alias meningkat 13,29 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara produksi jagung mencapai 16,16 juta ton alias naik 6,74 persen dibandingkan 2024.

Menurutnya, peningkatan produksi tersebut turut menekan ketergantungan impor pangan. Pemerintah mencatat tidak ada impor beras konsumsi umum maupun jagung pakan pada 2025 hingga 2026.

Pemerintah juga mencatat peningkatan kesejahteraan petani nan terlihat dari kenaikan nilai tukar petani (NTP) dari 116 pada 2024 menjadi 125 pada 2025 dan memperkuat pada level nan sama pada 2026. Selain itu, nilai pembelian pemerintah (HPP) gabah dan jagung juga mengalami kenaikan.

“Harga gabah dan jagung di tingkat petani ikut membaik setelah kenaikan HPP, ialah gabah dari Rp5.000 menjadi Rp6.500 per kilogram (kg) dan jagung dari Rp4.521 menjadi Rp5.500 per kg,” ujarnya.

Di sektor regulasi, Zulhas mengatakan pemerintah telah menerbitkan 30 izin sektor pangan dalam 1,5 tahun terakhir. Regulasi tersebut terdiri atas lima peraturan pemerintah, 10 peraturan presiden, 12 petunjuk presiden, dan tiga keputusan presiden.

Ia mencontohkan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 nan memangkas 145 izin lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah wilayah menjadi tiga patokan utama guna mempercepat pengedaran pupuk kepada petani.

Selain sektor pertanian, pemerintah juga mempercepat pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai instrumen penguatan ekonomi desa. Hingga pertengahan Mei 2026, sebanyak 9.294 koperasi telah selesai dibangun dan 1.061 koperasi telah beraksi serta diresmikan Presiden.

“Pemerintah menargetkan sebanyak 30.000 koperasi selesai dibangun pada 16 Agustus 2026,” ungkap Zulhas.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga terus diperluas dan telah menjangkau 62,4 juta penerima faedah melalui 28.913 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di 38 provinsi.

Zulhas menegaskan seluruh program prioritas pangan nasional diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan, dan masyarakat desa, serta menciptakan pertumbuhan ekonomi nan inklusif dan berkelanjutan. (ant)

PROKALTENG.CO – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memaparkan arah kebijakan dan program prioritas pangan nasional dalam kuliah umum di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI, Jakarta.

Dalam kesempatan itu, dia menegaskan Presiden Prabowo Subianto mengarahkan program swasembada pangan dijalankan dengan berpihak kepada rakyat sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

“Pesan Presiden adalah swasembada pangan kudu berpihak kepada rakyat,” kata Zulhas, dikutip dari keterangannya di Jakarta, Jumat.

Kuliah umum nan digelar pada Kamis (21/5/2026) tersebut diikuti 194 peserta pendidikan Lemhannas dari unsur kementerian, lembaga, TNI, Polri, hingga pemerintah daerah. Kegiatan itu bermaksud memperkuat pemahaman terhadap arah kebijakan pemerintah di sektor pangan dan ketahanan pangan nasional.

Dalam pemaparannya, Zulhas menyebut produksi pangan nasional sepanjang 2025 menunjukkan tren positif. Produksi beras nasional tercatat mencapai lebih dari 34,69 juta ton alias meningkat 13,29 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara produksi jagung mencapai 16,16 juta ton alias naik 6,74 persen dibandingkan 2024.

Menurutnya, peningkatan produksi tersebut turut menekan ketergantungan impor pangan. Pemerintah mencatat tidak ada impor beras konsumsi umum maupun jagung pakan pada 2025 hingga 2026.

Pemerintah juga mencatat peningkatan kesejahteraan petani nan terlihat dari kenaikan nilai tukar petani (NTP) dari 116 pada 2024 menjadi 125 pada 2025 dan memperkuat pada level nan sama pada 2026. Selain itu, nilai pembelian pemerintah (HPP) gabah dan jagung juga mengalami kenaikan.

“Harga gabah dan jagung di tingkat petani ikut membaik setelah kenaikan HPP, ialah gabah dari Rp5.000 menjadi Rp6.500 per kilogram (kg) dan jagung dari Rp4.521 menjadi Rp5.500 per kg,” ujarnya.

Di sektor regulasi, Zulhas mengatakan pemerintah telah menerbitkan 30 izin sektor pangan dalam 1,5 tahun terakhir. Regulasi tersebut terdiri atas lima peraturan pemerintah, 10 peraturan presiden, 12 petunjuk presiden, dan tiga keputusan presiden.

Ia mencontohkan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 nan memangkas 145 izin lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah wilayah menjadi tiga patokan utama guna mempercepat pengedaran pupuk kepada petani.

Selain sektor pertanian, pemerintah juga mempercepat pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai instrumen penguatan ekonomi desa. Hingga pertengahan Mei 2026, sebanyak 9.294 koperasi telah selesai dibangun dan 1.061 koperasi telah beraksi serta diresmikan Presiden.

“Pemerintah menargetkan sebanyak 30.000 koperasi selesai dibangun pada 16 Agustus 2026,” ungkap Zulhas.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga terus diperluas dan telah menjangkau 62,4 juta penerima faedah melalui 28.913 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di 38 provinsi.

Zulhas menegaskan seluruh program prioritas pangan nasional diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan, dan masyarakat desa, serta menciptakan pertumbuhan ekonomi nan inklusif dan berkelanjutan. (ant)