Bupati Hj Nurhidayah: Capaian Opini Wtp Ke-12 Kali Hasil Kerja Sama Dan Kolaborasi Semua Pihak

PANGKALAN BUN, PROKALTENG.CO– Bupati Kotawaringin Barat (Kobar)  Hj. Nurhidayah, SH MH. Mengapresiasi keahlian seluruh perangkat wilayah atas keberhasilan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Barat (Kobar) meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah untuk ke-12 kalinya.

Apresiasi tersebut disampaikan Bupati saat aktivitas penyerahan piagam penghargaan kepada perangkat wilayah dengan keahlian terbaik, dalam pengelolaan finansial wilayah nan digelar di Aula Sangga Banua Kantor Bupati Kobar, Jumat (5/6).

Bupati, Wakil Bupati Kobar dan Sekda menyerahkan piagam penghargaan kepada 10 perangkat daerah, nan memperoleh nilai terbaik dalam rangkaian proses pengelolaan finansial daerah.

Penilaian mencakup aspek penganggaran, penatausahaan, perbendaharaan, akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan, hingga pengelolaan peralatan milik daerah.

Bupati Hj. Nurhidayah mengatakan, raihan opini WTP ke-12 merupakan hasil kerja keras dan kerjasama seluruh pihak di lingkungan Pemkab Kobar.

“Capaian opini WTP nan ke-12 kali bagi Pemkab Kobar adalah hasil kerja sama dan kerjasama semua pihak. Semua ikut berperan, saya berambisi seluruh perangkat wilayah tetap semangat dan terus melakukan perubahan nan lebih baik lagi,” ujarnya.

Meski demikian, Hj. Nurhidayah mengingatkan bahwa pengelolaan finansial wilayah saat ini tidak lagi hanya diukur dari tingkat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tetapi juga dari akibat nan dirasakan masyarakat.

Menurutnya, postur shopping wilayah kudu terus dikawal agar responsif terhadap beragam dinamika dan kebijakan pemerintah pusat, termasuk dalam upaya pengendalian inflasi daerah, pengentasan kemiskinan ekstrem, serta percepatan penurunan nomor stunting.

“Keuangan wilayah tidak lagi hanya dinilai dari realisasi APBD, tetapi seberapa besar dampaknya bagi masyarakat, lantaran itu setiap program dan aktivitas kudu betul-betul memberikan faedah nan nyata,” tegasnya.

Hj. Nurhidayah berambisi sinergi dan koordinasi antarperangkat wilayah terus diperkuat sehingga kualitas tata kelola finansial wilayah semakin baik dan opini WTP dapat kembali dipertahankan pada tahun-tahun mendatang.

“Ke depan, sinergi nan baik dari seluruh perangkat wilayah kudu terus ditingkatkan sehingga opini WTP nan berbobot dapat kembali diraih,” imbuhnya. (mmc/ind)

PANGKALAN BUN, PROKALTENG.CO– Bupati Kotawaringin Barat (Kobar)  Hj. Nurhidayah, SH MH. Mengapresiasi keahlian seluruh perangkat wilayah atas keberhasilan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Barat (Kobar) meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah untuk ke-12 kalinya.

Apresiasi tersebut disampaikan Bupati saat aktivitas penyerahan piagam penghargaan kepada perangkat wilayah dengan keahlian terbaik, dalam pengelolaan finansial wilayah nan digelar di Aula Sangga Banua Kantor Bupati Kobar, Jumat (5/6).

Bupati, Wakil Bupati Kobar dan Sekda menyerahkan piagam penghargaan kepada 10 perangkat daerah, nan memperoleh nilai terbaik dalam rangkaian proses pengelolaan finansial daerah.

Penilaian mencakup aspek penganggaran, penatausahaan, perbendaharaan, akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan, hingga pengelolaan peralatan milik daerah.

Bupati Hj. Nurhidayah mengatakan, raihan opini WTP ke-12 merupakan hasil kerja keras dan kerjasama seluruh pihak di lingkungan Pemkab Kobar.

“Capaian opini WTP nan ke-12 kali bagi Pemkab Kobar adalah hasil kerja sama dan kerjasama semua pihak. Semua ikut berperan, saya berambisi seluruh perangkat wilayah tetap semangat dan terus melakukan perubahan nan lebih baik lagi,” ujarnya.

Meski demikian, Hj. Nurhidayah mengingatkan bahwa pengelolaan finansial wilayah saat ini tidak lagi hanya diukur dari tingkat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tetapi juga dari akibat nan dirasakan masyarakat.

Menurutnya, postur shopping wilayah kudu terus dikawal agar responsif terhadap beragam dinamika dan kebijakan pemerintah pusat, termasuk dalam upaya pengendalian inflasi daerah, pengentasan kemiskinan ekstrem, serta percepatan penurunan nomor stunting.

“Keuangan wilayah tidak lagi hanya dinilai dari realisasi APBD, tetapi seberapa besar dampaknya bagi masyarakat, lantaran itu setiap program dan aktivitas kudu betul-betul memberikan faedah nan nyata,” tegasnya.

Hj. Nurhidayah berambisi sinergi dan koordinasi antarperangkat wilayah terus diperkuat sehingga kualitas tata kelola finansial wilayah semakin baik dan opini WTP dapat kembali dipertahankan pada tahun-tahun mendatang.

“Ke depan, sinergi nan baik dari seluruh perangkat wilayah kudu terus ditingkatkan sehingga opini WTP nan berbobot dapat kembali diraih,” imbuhnya. (mmc/ind)