Temui Kepala Bnpb, Alimudin Kolatlena Perjuangkan Infrastruktur Kebencanaan Di Maluku

JAKARTA— Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Daerah Pemilihan (Dapil) Maluku, Alimudin Kolatlena, melakukan pertemuan strategis dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, di Graha BNPB, Jakarta, pada Kamis 21 Mei 2026.

Dalam pertemuan tersebut, Alimudin membawa sejumlah aspirasi krusial mengenai penguatan sistem penanggulangan musibah di wilayah kepulauan Maluku.

Turut datang mendampingi dalam agenda ini Wakil Bupati Seram Bagian Wakil Bupati Seram Bagian Timur (SBT) Vito Wattimena, dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Johan Lewerissa.

Kehadiran jejeran ketua wilayah ini guna memastikan seluruh aspek kerawanan baik nan berskala provinsi maupun kebutuhan spesifik kabupaten terbawa langsung ke meja prioritas nasional.

Dalam pertemuan itu, Alimudin menekankan empat poin utama nan menjadi kebutuhan mendesak masyarakat Maluku saat ini. Pertama, dia mendorong pembangunan Gudang Logistik Regional sebagai penyangga di pulau-pulau strategis seperti Pulau Seram, Kota Tual, dan Saumlaki.

“Saya kira ini krusial demi mempercepat pengedaran support berasas kondisi demografi wilayah” beber Kolatlena.

Kedua, Kolatlena memandang geografis Maluku nan didominasi lautan, penambahan sarana transportasi unik seperti speedboat dan mobil dinilai sangat vital untuk kelancaran pengedaran logistik serta pemindahan medis darurat.

Ketiga, Alimudin meminta adanya mitigasi terstruktur melalui pemetaan jalur pemindahan nan jelas di area rawan, khususnya untuk mengantisipasi longsor di Kota Ambon dan banjir di Pulau Seram.

Terakhir, Mantan Anggota DPRD Provinsi Maluku ini juga mendesak perhatian serius dalam penanggulangan musibah non-alam berupa bentrok sosial nan sempat terjadi di beberapa titik seperti Masihulan, Kariu (Maluku Tengah), dan Maluku Tenggara.

“Kondisi geografis Maluku sebagai wilayah kepulauan menuntut kita mempunyai strategi penanganan nan sigap dan tepat sasaran. Logistik dan mobilitas adalah kunci utama keselamatan penduduk saat musibah terjadi,” ujar Alimudin.

Fokus Pasca-Konflik: Johan Lewerissa Suarakan Nasib Pengungsi

​Memperkuat poin musibah non-alam, Wakil Ketua DPRD Maluku, Johan Lewerissa, memberikan atensi mendalam pada penanganan pasca-konflik sosial. Ia menegaskan bahwa akibat sosial dan kemanusiaan di Maluku Tengah (Malteng) dan Maluku Tenggara (Malra) memerlukan penanganan nan berkepanjangan dari pemerintah pusat melalui BNPB.

​”Bencana non-alam seperti bentrok sosial menyisakan persoalan pelik, terutama mengenai pemulihan hidup para pengungsi. Kita tidak hanya berbincang tentang pemenuhan kebutuhan dasar saat bentrok terjadi, tetapi gimana pemulihan jangka panjangnya. Para pengungsi di Maluku Tengah dan Maluku Tenggara memerlukan perhatian khusus, mulai dari kediaman layak, pemulihan psikososial, hingga rekonsiliasi agar mereka bisa kembali menata kehidupan dengan aman,” tegas Johan Lewerissa.

​SBT Butuh Atensi Khusus Ekstra

​Di sisi lain, Wakil Bupati Seram Bagian Timur (SBT) Vito Wattimena nan turut datang juga memanfaatkan forum ini untuk meminta atensi unik bagi daerahnya.

Sebagai kabupaten nan mempunyai karakter wilayah kepulauan dengan keterbatasan aksesbilitas, SBT kerap menghadapi tantangan berat setiap kali cuaca ekstrem melanda.

​Vito menyampaikan bahwa kerawanan banjir di Pulau Seram nan sebagian masuk dalam wilayah administratif SBT serta kerawanan pulau-pulau mini di sekitarnya menuntut adanya penanganan nan sifatnya afirmatif alias khusus.

Pihaknya berambisi BNPB memberikan support anggaran, logistik, maupun peralatan pemindahan nan didistribusikan langsung ke SBT guna memperpendek rantai komando penanganan darurat di lapangan.

Menanggapi aspirasi tersebut, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kunjungan serta masukan dari Anggota DPR RI asal Maluku tersebut.

Sebagai mitra kerja Komisi VIII, Suharyanto menegaskan bahwa Maluku merupakan salah satu wilayah nan masuk dalam prioritas utama BNPB.

“Kami menerima dan mencatat dengan sangat serius seluruh masukan, baik mengenai penyimpanan logistik, armada transportasi laut, hingga penanganan pengungsi bentrok di Malteng, Malra, dan atensi unik untuk SBT,” kata Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto.

Maluku, kata Kepala BNPB, adalah wilayah prioritas pihaknya lantaran indeks kerawanannya nan cukup tinggi, baik untuk potensi musibah alam maupun non-alam.

Pihak BNPB berjanji bakal segera menindaklanjuti poin-poin hasil pertemuan ini. Langkah awal nan bakal diambil adalah memperkuat koordinasi dan meminta support penuh dari Pemerintah Provinsi Maluku serta jejeran Pemerintah Kabupaten/Kota setempat agar program nan direncanakan dapat melangkah beriringan dan tepat sasaran.

(Adista)