Swiss Ingin Batasi Populasi Penduduk 10 Juta Jiwa, Tapi Banyak Ditolak

Jakarta, CNN Indonesia --

Swiss menggelar referendum soal pembatasan populasi masyarakat pada Minggu (14/6). Namun, usulan itu ditolak beragam pihak.

Usulan itu kurang lebih bicara soal rencana Swiss untuk membatasi maksimal populasi di nomor 10 juta jiwa pada 2050.

Saat ini, populasi Swiss telah melampaui 9,1 juta jiwa. Jika laju pertumbuhan masyarakat berlanjut, jumlah tersebut diperkirakan mencapai 10 juta jiwa sebelum 2050.

Jika usulan disetujui, pemerintah bakal memberlakukan pembatasan ketat terhadap reunifikasi keluarga, izin tinggal, dan imigrasi. Rencana itu diberlakukan jika jumlah masyarakat mencapai 9,5 juta sebelum 2050.

Usulan ini diinisiasi oleh Partai SVP, partai sayap kanan nan mempunyai jumlah bangku terbanyak di parlemen. Selama bertahun-tahun, partai ini telah memicu sentimen anti-imigran, terutama nan berangkaian dengan pekerja dari negara-negara Uni Eropa.

Mengutip The Guardian, Partai SVP bersikeras tentang diperlukannya 'inisiatif berkelanjutan' untuk mengatasi peningkatan populasi. Menurut mereka, peningkatan populasi dapat memberikan tekanan terhadap prasarana Swiss, perumahan, program sosial, sumber daya alam, dan langkah hidup.

Populasi Swiss telah tumbuh jauh lebih sigap daripada negara-negara Uni Eropa di sekitarnya. Dalam dua dasawarsa terakhir, sebagian besar laju pertumbuhan masyarakat di Swiss didorong oleh para imigran dari negara-negara Uni Eropa. Sekitar 27 persen masyarakat Swiss bukanlah penduduk negara asli.

Ditolak banyak pihak

Kendati demikian, usulan ini ditolak oleh banyak pihak. Sebagian masyarakat nan memberikan suaranya telah menolak usulan tersebut.

Total, sekitar 54,79 persen menentang usulan tersebut, sedangkan 45,21 persen mendukungnya. Tingkat paritisipasinya sendiri berada di nomor 58,86 persen.

Urs Bieri, dari lembaga survei GFS Bern, mengatakan bahwa inisiatif itu kandas disahkan lantaran masyarakat tak percaya dengan rencana tersebut. Masyarakat juga cemas bakal pengaruh sampingnya.

"Masyarakat cemas tentang akibat negatif terhadap hubungan Swiss dengan Uni Eropa dan bagi pasar tenaga kerja," ujar dia, mengutip Reuters.

Uni Eropa sendiri dikenal sebagai mitra jual beli terbesar Swiss. Banyak pihak cemas referendum ini bisa menakut-nakuti akses Swiss ke pasar Eropa.

Selain itu, ada juga emosi bahwa dalam kondisi dunia saat ini, membatasi populasi dianggap sebagai langkah nan kurang bijak dilakukan oleh negara kecil.

Beberapa menteri juga menentang inisiatif tersebut. Mereka memperingatkan bahwa perihal ini bakal menakut-nakuti stabilitas dan merusak perekonomian nasional.

Para pengusaha juga cemas pembatasan tersebut bakal membatasi akses terhadap pekerja asing.

Sistem kerakyatan langsung Swiss memang memungkinkan adanya inisiatif alias usulan populis nan diajukan ke referendum jika mendapatkan 100 ribu pendukung dalam waktu 18 bulan. Agenda ini biasanya diadakan empat kali dalam setahun.

Meski banyak negara mempunyai batas dalam perihal imigrasi, namun belum ada satupun nan melakukan pemungutan bunyi untuk membatasi jumlah penduduk.

(asr)

Add as a preferred
source on Google