12 jam yang lalu
KUALA KAPUAS,PROKALTENG.CO – Pemerintah Kabupaten Kapuas mulai memperkuat sinkronisasi info sektoral guna mendukung penyelenggaraan Program Strategis Nasional (Pro-SN) dan pembangunan wilayah nan lebih tepat sasaran.
Langkah itu dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) nan dipimpin langsung Bupati Kapuas H. M. Wiyatno di Rumah Jabatan Bupati Kapuas, Senin (11/5).
Rakor tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Kapuas Dodo, Sekretaris Daerah Usis I. Sangkai, Plt Kepala BPS Provinsi Kalimantan Tengah Maria Wahyu Utami, Kepala BPS Kapuas Ahmad Nasrullah, para kepala perangkat daerah, hingga camat se-Kabupaten Kapuas nan mengikuti secara virtual.
Dalam arahannya, Bupati Wiyatno menegaskan bahwa pembangunan wilayah tidak cukup hanya mengandalkan kerja lapangan. Menurut dia, seluruh program juga kudu didukung info nan valid, sinkron, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia menilai selama ini tetap terdapat ego sektoral antarinstansi dalam pengelolaan data. Karena itu, koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) perlu diperkuat agar seluruh info pembangunan berada dalam satu arah kebijakan.
“Pemerintah wilayah tidak bisa melangkah sendiri tanpa support BPS. Komunikasi dan sinergi kudu diperkuat agar info nan dihasilkan betul-betul sama dan saling melengkapi,” ujar Wiyatno.
Bupati juga mengingatkan pentingnya kecermatan info terhadap penilaian beragam parameter strategis daerah. Mulai dari penanganan stunting, inflasi, hingga tingkat pengangguran.
“Jangan sampai di lapangan kita sudah bekerja keras, tetapi lantaran info tidak sinkron akhirnya hasilnya dianggap kurang baik,” tegasnya. Sementara itu, Wakil Bupati Kapuas Dodo menyoroti pentingnya sinkronisasi info dalam pengendalian inflasi daerah. Ia meminta seluruh perangkat wilayah memperkuat langkah inovatif untuk menjaga ketahanan pangan, terutama terhadap komoditas strategis nan kerap memicu kenaikan nilai pasar seperti cabai.
Menurutnya, info kondisi riil di lapangan kudu sejalan dengan pencatatan statistik agar kebijakan pengendalian nilai bisa lebih tepat sasaran. Di sisi lain, Plt Kepala BPS Provinsi Kalimantan Tengah Maria Wahyu Utami menyatakan kesiapan BPS mendampingi pemerintah wilayah dalam integrasi info sektoral sesuai standar nasional. Ia juga menjelaskan pentingnya metodologi survei dan pengesahan info agar statistik nan dihasilkan benarbenar akurat.
Rakor nan difasilitasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kapuas itu diharapkan menjadi titik awal penguatan pedoman info daerah. Dengan info nan sinkron dan valid, Pemkab Kapuas optimistis penyelenggaraan Program Strategis Nasional maupun pembangunan wilayah dapat melangkah lebih efektif dan akuntabel. (art/kpg)
KUALA KAPUAS,PROKALTENG.CO – Pemerintah Kabupaten Kapuas mulai memperkuat sinkronisasi info sektoral guna mendukung penyelenggaraan Program Strategis Nasional (Pro-SN) dan pembangunan wilayah nan lebih tepat sasaran.
Langkah itu dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) nan dipimpin langsung Bupati Kapuas H. M. Wiyatno di Rumah Jabatan Bupati Kapuas, Senin (11/5).
Rakor tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Kapuas Dodo, Sekretaris Daerah Usis I. Sangkai, Plt Kepala BPS Provinsi Kalimantan Tengah Maria Wahyu Utami, Kepala BPS Kapuas Ahmad Nasrullah, para kepala perangkat daerah, hingga camat se-Kabupaten Kapuas nan mengikuti secara virtual.
Dalam arahannya, Bupati Wiyatno menegaskan bahwa pembangunan wilayah tidak cukup hanya mengandalkan kerja lapangan. Menurut dia, seluruh program juga kudu didukung info nan valid, sinkron, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia menilai selama ini tetap terdapat ego sektoral antarinstansi dalam pengelolaan data. Karena itu, koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) perlu diperkuat agar seluruh info pembangunan berada dalam satu arah kebijakan.
“Pemerintah wilayah tidak bisa melangkah sendiri tanpa support BPS. Komunikasi dan sinergi kudu diperkuat agar info nan dihasilkan betul-betul sama dan saling melengkapi,” ujar Wiyatno.
Bupati juga mengingatkan pentingnya kecermatan info terhadap penilaian beragam parameter strategis daerah. Mulai dari penanganan stunting, inflasi, hingga tingkat pengangguran.
“Jangan sampai di lapangan kita sudah bekerja keras, tetapi lantaran info tidak sinkron akhirnya hasilnya dianggap kurang baik,” tegasnya. Sementara itu, Wakil Bupati Kapuas Dodo menyoroti pentingnya sinkronisasi info dalam pengendalian inflasi daerah. Ia meminta seluruh perangkat wilayah memperkuat langkah inovatif untuk menjaga ketahanan pangan, terutama terhadap komoditas strategis nan kerap memicu kenaikan nilai pasar seperti cabai.
Menurutnya, info kondisi riil di lapangan kudu sejalan dengan pencatatan statistik agar kebijakan pengendalian nilai bisa lebih tepat sasaran. Di sisi lain, Plt Kepala BPS Provinsi Kalimantan Tengah Maria Wahyu Utami menyatakan kesiapan BPS mendampingi pemerintah wilayah dalam integrasi info sektoral sesuai standar nasional. Ia juga menjelaskan pentingnya metodologi survei dan pengesahan info agar statistik nan dihasilkan benarbenar akurat.
Rakor nan difasilitasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kapuas itu diharapkan menjadi titik awal penguatan pedoman info daerah. Dengan info nan sinkron dan valid, Pemkab Kapuas optimistis penyelenggaraan Program Strategis Nasional maupun pembangunan wilayah dapat melangkah lebih efektif dan akuntabel. (art/kpg)
English (US) · 
Indonesian (ID) ·