Presiden Trump Disebut Paksa Minta Kode Nuklir, Bagaimana Aturannya?

1 minggu yang lalu

Jakarta, CNN Indonesia --

Sempat viral berita Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat Jenderal Dan Caine diklaim menolak permintaan Presiden AS Donald Trump untuk mengakses peluncuran peledak nuklir.

Gedung Putih segera merespons dan membantah rumor viral nan mengatakan Trump telah meminta kode nuklir saat rapat soal perang Iran pada Sabtu (18/4) lalu.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dilansir Al Arabiya, klaim viral itu berasal dari pernyataan mantan perwira CIA, Larry Johnson, saat wawancaranya dalam podcast "Judging Freedom" pada 20 April.

Presiden tak bisa seenaknya

Di AS, Presiden adalah satu-satunya orang nan berkuasa untuk memerintahkan penggunaan senjata nuklir. Tetapi ini tidak berfaedah mereka mempunyai akses ke "tombol nuklir".

Dikutip dari laman IFL Science, sebaliknya, ketika seorang kepala pelaksana mau menembakkan senjata nuklir, mereka terlebih dulu kudu mengadakan konvensi para penasihat militer dan sipil terkemuka, nan semuanya diperintahkan untuk memastikan bahwa permintaan Presiden sesuai dengan norma humaniter internasional.

Untuk memastikan bahwa perintah tersebut betul-betul berasal dari Presiden, seorang perwira senior di 'Ruang Perang' bakal mengeluarkan "kode tantangan", nan biasanya terdiri dari serangkaian huruf fonetik dari abjad militer, seperti Papa-Tango.

Untuk mengkonfirmasi identitas mereka dan mengautentikasi perintah tersebut, Presiden kudu merespons menggunakan Kode Emas nan sesuai pada perangkat nan disebut "biskuit".

Setelah serangan disetujui, "Ruang Perang" menyiapkan perintah peluncuran, sebuah pesan berkode nan dikirim ke awak peluncuran di kapal selam alias di pusat-pusat berbasis darat, tergantung pada jenis senjata nuklir nan telah dipilih untuk serangan tersebut.

Perintah ini juga memberikan rincian rencana perang nan dipilih dan sasaran nan bakal diserang. Adapun kode sebenarnya nan membuka kunci rudal nuklir, kode tersebut mungkin terdapat di dalam brankas alias disertakan dalam perintah peluncuran, tergantung pada jenis senjata nan digunakan dan dari mana senjata tersebut ditembakkan.

Begitu rudal sudah mengudara, tidak ada langkah untuk menariknya kembali, itulah sebabnya banyak langkah autentikasi diperlukan untuk melakukan serangan.

"Namun, pada akhirnya, tidak ada satu orang pun nan memegang kendali penuh atas tombol merah besar itu," tulis laman tersebut. Jadi meski presiden bisa memerintahkan tapi tidak bisa seenaknya melakukan tanpa perundingan dengan sejumlah penasihat.

(imf/bac)

Add