Pengusaha Plastik Klaim Tak Ada Phk, Buruh: Tunggu 3 Bulan Lagi

Jakarta -

Industri petrokimia dan plastik dalam negeri tengah menghadapi tekanan berat. Meski hingga sekarang belum ada laporan pemutusan hubungan kerja (PHK), kalangan pekerja mulai mewanti-wanti potensi gelombang PHK dalam beberapa bulan ke depan.

Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) memastikan sejauh ini belum ada personil nan melakukan PHK. Namun, di sisi lain, serikat pekerja memandang sinyal efisiensi mulai muncul di sejumlah perusahaan seiring tekanan biaya dan kondisi global.

"Mengenai PHK, ya tadi saya sampaikan bahwa sampai dengan hari ini tidak ada satu pun personil Inaplas nan melaporkan kejadian PHK," kata Ketua Inaplas, Suhat Miyarso, dalam obrolan Forum Wartawan Industri (Forwin) di Gatot Subroto, Selasa (5/5) kemarin.

Menanggapi perihal ini, Presiden Partai Buruh sekaligus Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mengatakan sudah sewajarnya jika para pengusaha bakal mengelak saat ditanya soal PHK massal.

Namun, menurutnya akibat pemangkasan jumlah pekerja dalam tiga bulan ke depan belum lenyap seiring tekanan pada sejumlah sektor industri, termasuk plastik, imbas bentrok di Timur Tengah.

"Semua pengusaha juga jika bisa kan jangan PHK. Jadi nggak mungkin dia bakal mengatakan PHK. Kita tunggu tiga bulan ke depan," ujar Said di depan Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Kamis (7/5/2026).

Said mengatakan sejauh ini pihaknya sudah menerima info mengenai potensi PHK massal dari 10 perusahaan di beragam sektor. Informasi ini didapat dari para buruh, nan menyebut manajemen telah memberi sinyal efisiensi kepada serikat pekerja di tingkat pabrik.

"Ada 10 perusahaan kemungkinan di industri tekstil, garmen, plastik, komponen elektronik nan bakal tutup di Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, dan sebagian di DKI. Itu kemungkinan akibat perang jika tetap berlanjut, lantaran biaya daya kan tinggi," ujar Said.

Isu PHK Massal Industri Plastik

Sebagai informasi, sebelumnya Said Iqbal sempat mengingatkan adanya potensi PHK massal dalam tiga bulan ke depan imbas bentrok di Timur Tengah. Informasi ini didapat dari para pekerja di lapangan.

Menurutnya, ancaman PHK paling terasa di sektor tekstil dan produk tekstil (TPT), termasuk benang, kain, hingga polyester. Kemudian sektor kedua nan terancam adalah industri plastik akibat lonjakan nilai bahan baku impor seiring pelemahan rupiah terhadap dolar AS.

"Tapi realitanya, laporan dari personil KSPI, bukan orang lain, serikat pekerja di perusahaan, terutama di sektor industri TPT, tekstil dan produk turunannya. Benang, kain, dan polyester, dan sebagainya," katanya dalam konvensi pers virtual, Senin (4/5/2026).

"Kemudian industri plastik, lantaran nilai bahan baku plastik naik tajam, sehingga industri kesulitan. Bahan bakunya impor, polimer impor, petrokimia banyak nan impor. Begitu diproduksi, impor berfaedah beli barangnya pakai dolar, jualnya di pasar domestik pakai rupiah. Saat rupiah melemah terhadap dolar, ya buntung. Makanya nilai plastik naik," jelasnya.

Namun berita potensi PHK massal ini sedikit bertentangan dengan nan disampaikan Inaplas. Menurut mereka, tekanan pada sektor industri sudah terjadi sejak sebelum bentrok Iran vs AS-Israel pecah pada akhir Februari 2026.

Meski demikian, Ketua Inaplas Suhat Miyarso memastikan tidak ada perusahaan sektor petrokimia dan plastik nan melakukan PHK hingga saat ini. Informasi ini juga didapat dari para personil asosiasi.

"Dengan demikian Inaplas juga tidak pernah melaporkan kepada pemerintah terjadinya PHK di industri-industri personil Inaplas," paparnya.

Dalam kesempatan nan sama, Wakil Ketua Umum Inaplas Edi Rivai mengatakan para personil asosiasi tidak ada nan melakukan alias berencana melakukan PHK, terutama di industri petrokimia dan pengolahan plastik. Sebab para pengusaha tetap mempunyai banyak pelanggan.

"Jadi di industri petrokimia dan hilirnya, nyaris saya sampaikan hingga saat ini tidak satu orang pun di-PHK, dan itu tidak ada di dalam ramalan ataupun outlook nan bakal dilakukan ke depan, tidak ada kita sampaikan PHK," jelasnya.

(igo/fdl)