Pengusaha Minta Moratorium Penertiban Kabel Semrawut

Jakarta -

Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel) menyatakan support penuh terhadap upaya penataan jaringan telekomunikasi nasional nan selama ini dinilai semrawut dan membahayakan keselamatan publik. Namun di sisi lain, asosiasi meminta adanya keseimbangan antara percepatan penataan jaringan dan keberlangsungan upaya operator telekomunikasi di tengah tekanan ekonomi global.

Ketua Umum Apjatel, Jerry Mangasas Swandy, mengatakan kondisi jaringan telekomunikasi nan tidak tertata tidak hanya mengganggu estetika kota, tetapi juga telah menyebabkan kecelakaan lampau lintas hingga menimbulkan korban luka maupun korban jiwa.

"Internet saat ini sudah menjadi kebutuhan vital masyarakat setara listrik dan air. Karena itu, penataan jaringan kudu tetap mempertimbangkan keberlangsungan operasional operator," ujar Jerry dalam keterangan resminya nan diterima detikINET, Selasa (12/5/2026).

Apjatel menilai tekanan ekonomi dunia saat ini telah berakibat signifikan terhadap keahlian finansial operator jaringan telekomunikasi. Lonjakan biaya operasional (Opex) dan biaya modal (Capex) disebut menjadi tantangan besar bagi pelaku industri.

Dalam pernyataan resminya, Apjatel menyampaikan lima poin utama mengenai dinamika relokasi jaringan telekomunikasi di beragam daerah.

Poin pertama, Apjatel meminta seluruh pekerjaan relokasi jaringan nan sedang berjalan, terutama nan melibatkan galian, manhole, handhole, dan prasarana terbuka lainnya, agar segera diselesaikan secara sigap dan tepat.

Menurut asosiasi, percepatan penyelesaian pekerjaan krusial dilakukan guna meminimalkan akibat kecelakaan lampau lintas nan membahayakan masyarakat.

Kedua, Apjatel memastikan proyek relokasi nan masuk dalam kategori Proyek Strategis Nasional (PSN) bakal tetap melangkah sesuai agenda dan ketentuan nan berlaku.

"Apjatel berkomitmen mendukung penuh proyek-proyek strategis pemerintah nan berakibat luas bagi kepentingan bangsa," lanjut Jerry.

Namun untuk proyek relokasi non-PSN nan merupakan program kerjasama dengan pemerintah daerah, Apjatel memutuskan untuk menghentikan sementara alias freeze selama satu bulan sejak siaran pers diterbitkan.

Kebijakan moratorium sementara tersebut dinilai perlu untuk memberikan ruang bagi operator dalam mengelola kondisi finansial dan sumber daya di tengah meningkatnya tekanan biaya industri.

Selain itu, Apjatel saat ini juga tengah melakukan pembahasan internal mengenai skema penataan jaringan telekomunikasi nan dianggap ideal dan tidak mengganggu operasional harian operator.

Sekretaris Jenderal Apjatel, Zulfi Hadi, menegaskan pentingnya kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, operator jaringan, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menata prasarana telekomunikasi nasional.

Disampaikannya, pengharmonisan izin antara pemerintah pusat dan wilayah menjadi kunci untuk menciptakan suasana investasi nan sehat dan efisien, sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 46 Tahun 2021 dan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024.

"Internet murah, keselamatan publik, dan keberlangsungan upaya operator kudu melangkah beriringan, bukan saling bertentangan," pungkas Zulfi.

(agt/agt)