Malaysia Buka Suara Tanggapi Wacana Tarif Selat Malaka

1 minggu yang lalu

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad Hasan ikut buka bunyi usai Menteri Keuangan Indonesia Purbaya Yudhi Sadewa mengusulkan wacana tarif untuk kapal-kapal nan masuk ke Selat Malaka.

Hasan mengatakan keputusan mengenai Selat Malaka tak bisa dibuat secara sepihak.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Apa pun nan kudu dilakukan di Selat Malaka kudu melibatkan kerja sama keempat negara. Itulah pemahaman kami - perihal itu tidak dapat dilakukan secara sepihak," kata dia saat bicara di Forum Better Nation pada Rabu (22/4), dikutip Bernama.

Hasan lampau berujar, "Hal ini lantaran ketika kita membikin kesepakatan berbareng tentang patroli dan keamanan Selat Malaka, itulah dasarnya - tidak ada keputusan sepihak."

Dia juga mencatat bahwa Malaysia, Singapura, Indonesia, dan Thailand punya pemahaman kuat mengenai masalah ini. Keempat negara ini bisa melakukan patroli berbareng di sepanjang selat untuk memastikan jalur pelayaran kapal nan aman.

Negara-negara personil Asosiasi Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), lanjut Hasan, menekankan negara-negara di area mengangkat pendekatan berbasis konsensus mengenai keamanan maritim.

"Bahkan di tingkat sub-komite, semuanya didasarkan pada konsensus," ujar Menlu Malaysia ini.

Di kesempatan itu, Hasan turut mengatakan Malaysia bakal terus memperkuat Zona Perdamaian, Kebebasan, dan Netralitas (ZOPFAN) dan memprioritaskan sentralitas ASEAN dalam menavigasi lanskap dunia nan semakin kompleks.

Malaysia, lanjut dia, kudu mempraktikkan "netralitas aktif" dan menghindari terjebak dalam permainan politik global.

"Kita adalah negara perdagangan, ekonomi kita adalah ekonomi terbuka, dan kita berbisnis dengan semua orang. Kita tidak boleh terlihat condong ke pihak mana pun. Jika tidak, ekonomi kita bakal terganggu," ujar Hasan.

Komentar Hasan muncul setelah Purbaya menyampaikan pendapat penerapan bea masuk untuk kapal-kapal nan melintasi Selat Malaka.

Sela Malaka adalah jalur air sempit di Asia Tenggara nan menghubungkan India melalui Laut Andaman ke China dan Asia Timur melalui Laut Cina Selatan. Selat ini merupakan salah satu jalur pelayaran terpenting dan tersibuk di dunia, menangani lebih dari 25 persen perdagangan global, demikian dikutip Channel News Asia.

Gagasan Purbaya disebut terinspirasi rencana Iran nan bakal melakukan tindakan serupa di Selat Hormuz.

Namun, dia juga mengakui bahwa menerapkan kebijakan tersebut tak bakal mudah. Pemerintah Indonesia, lanjut Purbaya, saat ini tetap memandang usulan tersebut sebagai buahpikiran awal.

Pernyataan Hasan juga muncul kala Selat Hormuz ditutup imbas serangan sadis Amerika Serikat dan Israel ke Iran.

Sejak Selat Hormuz ditutup, pasokan daya dunia tertekan. Pemerintah negara di Asia Tenggara lampau berupaya keras mengamankan sumber bahan bakar pengganti dan menerapkan langkah-langkah meredam kenaikan biaya bahan bakar.

(isa/bac)

Add