Kenapa Trump Ganti Nama Kemhan As Jadi Kementerian Perang?

2 minggu yang lalu

Jakarta, CNN Indonesia --

Amerika Serikat menjadi sorotan usai menggempur habis-habisan Iran pada akhir Februari lalu.

Operasi AS dijalankan berbareng sekutu dekatnya Israel dengan tujuan menghancurkan nuklir Iran dan mengganti pemerintahan di sana. Namun, keduanya belum tercapai.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sebelum menggempur Iran, AS lebih dulu menyerang Venezuela apalagi menculik Presiden Nicolas Maduroo serta ibu negara pada 3 Januari.

Jauh sebelum meluncurkan pikiran imperialismenya, Trump mengganti nama Kementerian Pertahanan menjadi Kementerian Perang di awal menjabat kali kedua.

Trump mengganti nama Kementerian Pertahanan menjadi Kementerian Perang. Apa alasannya?

Melalui pelaksana order alias perintah pelaksana pada 2025, Trump mengembalikan nama Kementerian Perang (Departement of War) sebagai "sebutan kedua" dari Kementerian Pertahanan.

"Hari ini, Presiden Donald J. Trump menandatangani Perintah Eksekutif untuk mengembalikan nama berhistoris "Kementerian Perang" sebagai julukan sekunder untuk Kementerian Pertahanan. Ini adalah Perintah Eksekutif 200 nan ditandatangani Presiden sejak menjabat," demikian rilis Gedung Putih pada 5 September tahun lalu.

Perintah tersebut memberi kewenangan kepada Menteri Pertahanan, dan pejabat bawahan untuk menggunakan gelar sekunder seperti "Menteri Perang," dan "Wakil Menteri Perang" dalam korespondensi resmi, komunikasi publik, konteks seremonial, dan arsip non-hukum di dalam bagian eksekutif.

Perintah tersebut juga mengarahkan semua departemen dan lembaga pelaksana mengakui dan mengakomodasi gelar sekunder ini dalam komunikasi internal dan eksternal.

Selain itu, melalui pelaksana order, Trump menginstruksikan Menteri Perang untuk merekomendasikan tindakan, termasuk tindakan legislatif dan eksekutif, nan diperlukan secara permanen mengganti nama Kementerian Pertahanan AS menjadi Kementerian Perang AS.

Dalam rilis tersebut, Gedung Putih membeberkan argumen penggunaan nama itu. Menurut mereka langkah ini untuk menunjukkan kekuatan dan tekad Amerika Serikat.

"Militer Amerika Serikat adalah kekuatan tempur terkuat dan paling mematikan di dunia, dan Presiden percaya bahwa Departemen ini kudu mempunyai nama nan mencerminkan kekuatan dan kesiapan nan tak tertandingi untuk melindungi kepentingan nasional," lanjut rilis Gedung Putih.

Nama Kementerian Perang, lanjut rilis itu, menyampaikan pesan kesiapan dan tekad nan lebih kuat dibanding Kementerian Pertahananya nan hanya menekankan keahlian defensif.

"Mengembalikan nama Kementerian Perang bakal mempertajam konsentrasi Departemen ini pada kepentingan nasional kita dan memberi sinyal kepada musuh tentang kesiapan Amerika untuk bertempur demi mengamankan kepentingannya."

Riwayat penamaan Kementerian Perang

AS pernah menggunakan nama Kementerian Perang pada 1789 di bawah pemerintahan George Washington. Saat itu, kementerian ini dikenal Kantor Perang (War Office) nan bertanggung jawab atas Angkatan Darat, demikian dikutip History.

Angkatan Laut mendapat departemen setingkat Kabinet sendiri pada tahun 1798, nan juga mengawasi Korps Marinir.

Menteri Perang pertama dijabat Henry Knox nan juga ajudan dekat washington selama Perang Revolusi pada 1775-1783,

Lalu pada 1947, AS menganti Departemen Perang menjadi Departemen Angkatan Darat melalui Undang-undang Keamanan Nasional. UU ini memungkinkan mereka punya koordinasi nan lebih komprehensif di bagian militer untuk perang di laut, udara, dan darat.

Saat itu, AS di bawah ketua Harry Truman, menganggap Uni Soviet sebagai ancaman.

Berdasarkan UU itu pula kepala Lembaga Militer Nasional (NME) adalah sekretaris pertahanan, sebuah posisi baru setingkat kabinet. Sekretaris alias menteri pertahanan kudu seorang alias pensiunan militer selama 10 tahun (kemudian dikurangi menjadi tujuh tahun).

UU tersebut juga menciptakan lembaga lain termasuk Kepala Staf Gabungan, Badan Intelijen Pusat, dan Dewan Keamanan Nasional.

Namun, Lembaga Militer Nasional tak memperkuat lama lantaran menteri pertahanan tak punya kewenangan menyelesaikan perselisihan di bagian militer. Ini lantaran Sekretaris Angkatan Laut, Sekretaris Angkatan Udara, dan Sekretaris Angkatan Darat tetap punya bangku di kabinet presiden

Pada 1949, Truman meneken revisi UU nan menggeser lembaga itu dengan Departemen Pertahanan dan membikin para pemimpin di bagian militer dikeluarkan dari departemen ini.

Perubahan Undang-Undang Keamanan Nasional ini mencakup pembentukan Ketua Kepala Staf Gabungan, nan bakal memberi nasihat langsung kepada presiden dan menteri pertahanan mengenai masalah militer.

(isa/rds)

Add