Kawal Program Mbg, Alimudin Kolatlena: Harus Bersih Dari Korupsi, Dan Prioritaskan Daerah 3t

JAKARTA— Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Daerah Pemilihan (Dapil) Maluku, Alimudin Kolatlena, menegaskan komitmennya untuk mengawal ketat jalannya Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menyikapi dinamika nan terjadi di Badan Gizi Nasional (BGN), Alimudin secara lantang menyuarakan garis tegas, di mana program strategis ini kudu bersih dari korupsi dan diprioritaskan bagi wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T).

Apresiasi Ketegasan Presiden Prabowo

Alimudin memberikan apresiasi tinggi terhadap langkah berani Presiden Prabowo Subianto nan melakukan pencopotan terhadap Kepala BGN Hindayana.

Menurut Kolatlena tindakan Presiden Prabowo tersebut merupakan bukti nyata bahwa Kepala Negara tidak tebang pilih dalam menegakkan kedisiplinan dan memberantas penyelewengan finansial negara.

“Langkah tegas Presiden ini menunjukkan konsistensi dan komitmen penuh beliau terhadap pemberantasan korupsi. Sebagai personil Fraksi Gerindra, saya sangat mengapresiasi perihal ini sebagai momentum pembenahan total di tubuh BGN dari hulu hingga hilir,” ujar Alimudin, saat dihubungi wartawan Parlemen Senayan, Sabtu 6 Juni 2026.

Kolatlena berambisi ketegasan Presiden Prabowo Subianto tersebut bisa memberikan pengaruh jera nan kuat bagi siapa saja nan beriktikad menyalahgunakan anggaran negara, terutama pada program nan menyangkut rencana hidup generasi masa depan.

MBG sebagai Penggerak Ekonomi Daerah 3T

Lebih lanjut, legislator asal Maluku ini menjelaskan bahwa MBG bukan sekadar program pemenuhan gizi, melainkan sebuah investasi jangka panjang nan sekaligus bisa menghidupkan roda ekonomi di daerah-daerah.

Menurut Alimudin, kehadiran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah bakal membawa multiplier effect (efek berganda) nan luar biasa bagi ekosistem ekonomi lokal.

“Jaringan operasional ini tidak hanya berfokus pada pengedaran pangan, tetapi juga bertindak sebagai jangkar ekonomi baru nan menguntungkan beragam sektor masyarakat bawah,” imbuh Kolatlena.

Mantan Anggota DPRD Provinsi Maluku ini mangaku bagi sektor pertanian dan peternakan, SPPG bakal menjadi penyerap utama nan secara konsisten menampung hasil bumi, pasokan daging, serta telur lokal dengan nilai nan adil.

Di saat nan sama, lanjut Kolatlena, para nelayan juga mendapatkan agunan kepastian pasar lantaran seluruh hasil tangkapan laut mereka bakal diserap sebagai sumber protein utama bagi pemenuhan gizi anak-anak.

“Jadi, selain menggerakkan sektor produksi pangan, proyek strategis ini sekaligus membuka lapangan pekerjaan riil nan langsung menyasar masyarakat jaringan bawah, di mana tenaga kerja lokal dapat terserap secara produktif di dalam ekosistem pengelolaan SPPG tersebut,” ujar Alimudin.

Desak Prioritas Khusus untuk Wilayah Maluku

Berdasarkan hasil kunjungan kerjanya di lapangan, Alimudin mengungkapkan bahwa masyarakat di beragam wilayah di Maluku merespons program MBG ini dengan sangat positif. Namun, dia tidak memungkiri bahwa sebagian wilayah 3T di sana belum sepenuhnya merasakan akibat program ini secara merata.

Oleh lantaran itu, Kolatlena menegaskan di tengah momentum pembenahan kelembagaan ini, dia pun meminta Kepala BGN nan baru Nanik Sudaryati Deyang untuk menempatkan wilayah 3T sebagai skala prioritas utama.

Mengingat, Kolatlena menilai karakter wilayah kepulauan seperti Maluku sangat memerlukan intervensi gizi negara secara berkala dan tepat sasaran.

“Daerah 3T sangat memerlukan intervensi ini. Anak-anak di sana memerlukan gizi nan baik untuk masa depan mereka. MBG adalah program nan paling relevan dan paling cocok untuk karakter wilayah 3T,” tegas Kolatlena.

Kawal Ketat Setiap Kunjungan Dapil

Menutup pernyataan resminya, Alimudin mengonfirmasi bahwa seluruh personil legislatif dari Fraksi Gerindra telah diinstruksikan untuk proaktif memonitor setiap perkembangan proyek strategis nasional ini di dapil masing-masing.

Adapun, seluruh laporan lapangan bakal dihimpun secara berkala untuk memastikan pengawasan ketat, pertimbangan performa, dan penyerapan aspirasi publik tetap melangkah secara transparan dan disiplin demi menyukseskan visi besar pembangunan nasional.

“Kami selalu memantau perkembangan di lapangan setiap kali turun ke Dapil, dan hasilnya selalu kami laporkan. Dengan kepemimpinan BGN nan baru, kami berambisi pengawasan melangkah jauh lebih ketat, pertimbangan dilakukan berkala, dan nan paling penting, selalu mendengar masukan langsung dari masyarakat,” pungkas Alimudin Kolatlena.

(Adista)