Gubernur Kalteng Tegaskan Komitmen Lindungi Buruh Dan Prioritaskan Tenaga Lokal

PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustiar Sabran menegaskan komitmennya dalam melindungi pekerja sekaligus mendorong perusahaan untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal pada momentum Hari Buruh Internasional 2026.

Itu disampaikan Agustiar Sabran saat menerima langsung aspirasi serikat pekerja dalam aktivitas pengarahan dan obrolan berbareng jejeran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), bertempat di Istana Isen Mulang (Rumah Jabatan Gubernur), Jumat (1/5/2026) sore.

Pertemuan nan digelar bertepatan dengan momentum Hari Buruh Internasional ini menjadi wadah perbincangan terbuka antara pemerintah daerah, abdi negara keamanan, dan perwakilan serikat pekerja di Kalteng.

Dalam arahannya, Gubernur menekankan pentingnya penyampaian aspirasi secara konstruktif dan menjaga kondusivitas daerah. Ia mengapresiasi langkah pekerja nan memilih perbincangan dibanding tindakan turun ke jalan.

“Kami selaku pemerintah wilayah sangat senang dan bangga. Ini nan kami harapkan. Daripada turun ke jalan, bakar-bakar nan tidak jelas, kita lebih baik berbincang seperti ini, memandang substansi dan dampaknya bagi daerah,” ujar gubernur.

Ia juga mengingatkan agar setiap corak partisipasi dalam rumor nasional tetap mempertimbangkan kepentingan daerah. “Kalau partisipasi, kudu ada ukurannya. Jangan sampai wilayah kita dirugikan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Agustiar Sabran mengangkat nilai kearifan lokal Kalteng, ialah semangat kebersamaan dan persatuan.

“Kita punya warisan leluhur nan kudu dijaga. Identitas kita adalah kebersamaan. Dengan kebersamaan, kita mudah berkoordinasi dan mengantisipasi beragam persoalan,” katanya.

Dalam forum tersebut, Politisi Partai Gerindra ini turut memaparkan kondisi fiskal wilayah nan saat ini mengalami keterbatasan.

Ia menyebut anggaran pembangunan mengalami penurunan signifikan dibanding periode sebelumnya, sehingga diperlukan sinergi semua pihak dalam menghadapi tantangan pembangunan.

“Kami mau memandang masyarakat bahagia, itu kebahagiaan kami. Tapi dengan kondisi anggaran nan terbatas, semua kudu kita hadapi bersama,” ungkapnya.

Meski demikian, Pemerintah Provinsi tetap berkomitmen terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk buruh. Salah satu kebijakan nan ditekankan adalah tanggungjawab perusahaan untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal.

“Kalau ada investasi masuk, tenaga lokal kudu diutamakan. Wajib menerima tenaga kerja lokal, itu komitmen kami,” tegas Gubernur.

Ia juga menegaskan komitmennya dalam sektor pendidikan sebagai upaya memutus rantai kemiskinan.

Pemerintah Provinsi Kalteng telah menggagas program kuliah cuma-cuma serta beragam intervensi sosial untuk membantu masyarakat kurang mampu, termasuk family buruh.

“Kami tidak mau memandang anak-anak Kalimantan tidak bisa sekolah. Pendidikan adalah kunci memutus rantai kemiskinan,” ujarnya.

Sementara itu, perwakilan serikat pekerja menyampaikan sejumlah aspirasi, di antaranya mengenai pengawasan penyelenggaraan bayaran minimum, perlindungan tenaga kerja outsourcing, hingga agunan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan.

Selain itu, rumor jam kerja nan melampaui ketentuan serta tetap adanya perusahaan nan belum memenuhi standar kesejahteraan pekerja juga menjadi sorotan dalam obrolan tersebut.

Menanggapi perihal tersebut, unsur Forkopimda menyatakan komitmen untuk memperkuat pengawasan dan penegakan hukum. Aparat kepolisian menegaskan siap menindaklanjuti laporan pelanggaran ketenagakerjaan, termasuk perusahaan nan tidak mendaftarkan pekerjanya dalam program BPJS.

Dialog berjalan interaktif dengan beragam masukan dari peserta, mencerminkan semangat kerjasama antara pemerintah dan pekerja dalam mencari solusi bersama.

Kegiatan ditutup dengan komitmen berbareng untuk terus memperkuat komunikasi dan koordinasi lintas sektor guna menciptakan hubungan industrial nan harmonis, serta menjaga stabilitas dan pembangunan di Kalteng.

Pemerintah Provinsi Kalteng berkomitmen untuk terus membuka ruang perbincangan konstruktif berbareng seluruh komponen masyarakat, sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan wilayah nan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.(mmckalteng)

PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustiar Sabran menegaskan komitmennya dalam melindungi pekerja sekaligus mendorong perusahaan untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal pada momentum Hari Buruh Internasional 2026.

Itu disampaikan Agustiar Sabran saat menerima langsung aspirasi serikat pekerja dalam aktivitas pengarahan dan obrolan berbareng jejeran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), bertempat di Istana Isen Mulang (Rumah Jabatan Gubernur), Jumat (1/5/2026) sore.

Pertemuan nan digelar bertepatan dengan momentum Hari Buruh Internasional ini menjadi wadah perbincangan terbuka antara pemerintah daerah, abdi negara keamanan, dan perwakilan serikat pekerja di Kalteng.

Dalam arahannya, Gubernur menekankan pentingnya penyampaian aspirasi secara konstruktif dan menjaga kondusivitas daerah. Ia mengapresiasi langkah pekerja nan memilih perbincangan dibanding tindakan turun ke jalan.

“Kami selaku pemerintah wilayah sangat senang dan bangga. Ini nan kami harapkan. Daripada turun ke jalan, bakar-bakar nan tidak jelas, kita lebih baik berbincang seperti ini, memandang substansi dan dampaknya bagi daerah,” ujar gubernur.

Ia juga mengingatkan agar setiap corak partisipasi dalam rumor nasional tetap mempertimbangkan kepentingan daerah. “Kalau partisipasi, kudu ada ukurannya. Jangan sampai wilayah kita dirugikan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Agustiar Sabran mengangkat nilai kearifan lokal Kalteng, ialah semangat kebersamaan dan persatuan.

“Kita punya warisan leluhur nan kudu dijaga. Identitas kita adalah kebersamaan. Dengan kebersamaan, kita mudah berkoordinasi dan mengantisipasi beragam persoalan,” katanya.

Dalam forum tersebut, Politisi Partai Gerindra ini turut memaparkan kondisi fiskal wilayah nan saat ini mengalami keterbatasan.

Ia menyebut anggaran pembangunan mengalami penurunan signifikan dibanding periode sebelumnya, sehingga diperlukan sinergi semua pihak dalam menghadapi tantangan pembangunan.

“Kami mau memandang masyarakat bahagia, itu kebahagiaan kami. Tapi dengan kondisi anggaran nan terbatas, semua kudu kita hadapi bersama,” ungkapnya.

Meski demikian, Pemerintah Provinsi tetap berkomitmen terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk buruh. Salah satu kebijakan nan ditekankan adalah tanggungjawab perusahaan untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal.

“Kalau ada investasi masuk, tenaga lokal kudu diutamakan. Wajib menerima tenaga kerja lokal, itu komitmen kami,” tegas Gubernur.

Ia juga menegaskan komitmennya dalam sektor pendidikan sebagai upaya memutus rantai kemiskinan.

Pemerintah Provinsi Kalteng telah menggagas program kuliah cuma-cuma serta beragam intervensi sosial untuk membantu masyarakat kurang mampu, termasuk family buruh.

“Kami tidak mau memandang anak-anak Kalimantan tidak bisa sekolah. Pendidikan adalah kunci memutus rantai kemiskinan,” ujarnya.

Sementara itu, perwakilan serikat pekerja menyampaikan sejumlah aspirasi, di antaranya mengenai pengawasan penyelenggaraan bayaran minimum, perlindungan tenaga kerja outsourcing, hingga agunan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan.

Selain itu, rumor jam kerja nan melampaui ketentuan serta tetap adanya perusahaan nan belum memenuhi standar kesejahteraan pekerja juga menjadi sorotan dalam obrolan tersebut.

Menanggapi perihal tersebut, unsur Forkopimda menyatakan komitmen untuk memperkuat pengawasan dan penegakan hukum. Aparat kepolisian menegaskan siap menindaklanjuti laporan pelanggaran ketenagakerjaan, termasuk perusahaan nan tidak mendaftarkan pekerjanya dalam program BPJS.

Dialog berjalan interaktif dengan beragam masukan dari peserta, mencerminkan semangat kerjasama antara pemerintah dan pekerja dalam mencari solusi bersama.

Kegiatan ditutup dengan komitmen berbareng untuk terus memperkuat komunikasi dan koordinasi lintas sektor guna menciptakan hubungan industrial nan harmonis, serta menjaga stabilitas dan pembangunan di Kalteng.

Pemerintah Provinsi Kalteng berkomitmen untuk terus membuka ruang perbincangan konstruktif berbareng seluruh komponen masyarakat, sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan wilayah nan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.(mmckalteng)