As Izinkan Pemerintah Venezuela Bayar Pengacara Maduro

Jakarta, CNN Indonesia --

Amerika Serikat (AS) setuju melonggarkan hukuman terhadap Venezuela agar pemerintah negara itu bisa bayar jasa pengacara presiden nan digulingkan, Nicolás Maduro.

Kebijakan AS ini mencabut pembatasan nan sebelumnya berpotensi mengganggu jalannya persidangan kasus narkotika Maduro, menurut arsip pengadilan.

Dalam sidang 26 Maret, Hakim Federal di Manhattan, Alvin Hellerstein menyatakan tidak bakal membatalkan perkara, tetapi meragukan argumen pemerintah memblokir pembayaran tersebut.

Hellerstein mencatat bahwa AS belakangan mulai melonggarkan hukuman terhadap Venezuela sejak Maduro digulingkan. Hubungan antara Caracas dan Washington juga membaik sejak Delcy Rodriguez, mantan wakil presiden Maduro, memimpin pemerintahan sementara.

"Terdakwa ada di sini, Flores (Cilia Flores, istri Maduro) juga di sini. Mereka tidak lagi menjadi ancaman keamanan nasional. Hak nan paling utama adalah kewenangan atas pendampingan norma sesuai konstitusi," ujar Hellerstein dikutip Reuters, Sabtu (25/4).

Maduro (63) dan istrinya, Cilia Flores (69), diculik dari kediaman mereka di Caracas oleh pasukan unik AS pada 3 Januari lalu.

Mereka lampau dibawa ke New York untuk menghadapi dakwaan pidana, termasuk persekongkolan narkoterorisme. Keduanya sekarang ditahan di Brooklyn sembari menunggu persidangan.

Maduro membantah tuduhan AS tersebut, termasuk keterlibatannya dalam perdagangan narkoba. Ia menilai tudingan itu hanya dalih untuk menutupi ambisi AS menguasai persediaan minyak besar Venezuela.

Pada Februari lalu, pengacara Maduro, Barry Pollack meminta pengadil federal di Manhattan, Alvin Hellerstein, untuk membatalkan hukuman tersebut.

Ia beralasan, hukuman AS membikin pemerintah Venezuela tidak bisa bayar biaya norma kliennya. Menurut Pollack, larangan itu melanggar kewenangan konstitusional AS nan mengizinkan Maduro untuk didampingi pengacara pilihannya sendiri.

Tim kuasa norma juga menyebut Maduro dan Flores tidak bisa bayar pengacara secara pribadi, sementara pemerintah Venezuela bersedia menanggung biaya tersebut.

Dalam sistem norma AS, setiap terdakwa pidana mempunyai kewenangan konstitusional, tanpa memandang kewarganegaraan.

Pada masa kedudukan pertamanya, Presiden AS Donald Trump memperketat hukuman terhadap Venezuela dengan tuduhan pemerintahan Maduro korup dan merusak demokrasi. Washington juga menyatakan pemilihan ulang Maduro pada 2018 tidak sah.

(pta)

Add as a preferred
source on Google