Anak Buah Donald Trump Minta Bank Kumpulkan Data Nasabah

Jakarta -

Pemerintah Amerika Serikat (AS) berencana mengumpulkan info pengguna bank. Rencana tersebut diketahui telah dibahas selama beberapa bulan terakhir oleh Pemerintah AS.

Menteri Keuangan AS Scott Bessent meminta bank di Negeri Paman Sam bersiap mengumpulkan info tersebut. Namun, besar kemungkinan kebijakan ini tidak disukai bankir

"Jika Departemen Keuangan dan regulator perbankan mengatakan itu adalah tugas mereka, maka itu memang tugas mereka," kata Bessent dikutip dari CNBC, Kamis (16/4/2026).

Kebijakan ini disebut menjadi bagian dari upaya Presiden AS Donald Trump untuk memperluas kebijakan tentang imigrasi dengan pengumpulan info di Amerika Serikat. Selain itu, kebijakan ini juga disebut untuk termasuk untuk keperluan pemilu dan sensus penduduk.

Adapun di AS sendiri, arsip kebangsaan tidak diperlukan untuk membuka rekening bank. Kemudian bank mengenai diwajibkan untuk memverifikasi identitas pelanggannya.

Pembukaan rekening bank di AS menggunakan patokan Kenali Pelanggan Anda (Know Your Customer/KYC) untuk mencegah pencucian duit dan corak kejahatan di sektor finansial lainnya. Selain itu, perbankan memverifikasi identitas klien, menilai risiko, dan memantau transaksi untuk mencegah penipuan.

Bank mengumpulkan nomor Jaminan Sosial, alias Nomor Identifikasi Wajib Pajak Individu (ITIN), nama, tanggal lahir, dan alamat, di antara dokumen-dokumen lainnya. Ketentuan ini masuk dalam Undang-Undang (UU), termasuk Bank Secrecy Act (BSA) dan USA PATRIOT Act juga mendukung upaya verifikasi pelanggan.

"Mengapa penduduk negara asing nan tidak dikenal bisa datang dan membuka rekening bank?" ujar Bessent.

"Tugas pelaksana bank kami adalah mengenal pengguna Anda. Bagaimana Anda mengenal pengguna Anda jika Anda tidak tahu apakah mereka mempunyai status legal alias ilegal, apakah mereka penduduk negara AS alias pemegang kartu hijau?" sambungnya

Sementara di luar negeri, info kebangsaan lebih sering dibutuhkan untuk akses perbankan. Rencana pengumpulan info sendiri telah mendapat support dari Partai Republik.

Senator AS Tom Cotton memperkenalkan rancangan undang-undang pada Maret, nan mewajibkan bank dan koperasi angsuran nan diasuransikan oleh FDIC alias NCUA untuk memverifikasi pelanggannya adalah penduduk negara AS, masyarakat tetap, alias berada di negara tersebut dengan visa nan sah, dengan tambahan pemeriksaan verifikasi status hukum.

Pada Oktober lalu, Cotton mengirim surat kepada Departemen Keuangan AS mendesak peninjauan terhadap patokan nan memungkinkan imigran terlarangan mengakses jasa finansial dan sistem perbankan.

Di sisi lain, sejumlah master kebijakan dan perbankan mengingatkan potensi akibat ekonomi jika sebagian masyarakat ditolak aksesnya ke rekening bank dan sistem keuangan. Kondisi ini juga berisiko meningkatkan beban biaya manajemen bagi perbankan.

Mengizinkan penduduk negara asing, termasuk imigran tanpa dokumen, membuka rekening secara legal menggunakan arsip seperti ITIN dinilai memberi manfaat. Mereka dapat bayar pajak dan tidak terjebak dalam golongan "unbanked" nan berjuntai sepenuhnya pada duit tunai.

Status tanpa rekening bank kerap dikaitkan dengan rendahnya kesempatan mobilitas sosial dan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, American Action Forum, memperkirakan penerapan verifikasi kebangsaan dapat menambah beban manajemen sekitar 30 juta hingga 70 juta jam kerja, dengan biaya mencapai US$ 2,6 miliar hingga US$ 5,6 miliar bagi perbankan.

(ahi/hns)