Utang Pemerintah Nyaris Rp 1.000 T, Purbaya Klaim Masih Terkendali

Jakarta -

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons posisi utang pemerintah nan nyaris menyentuh nomor Rp 10.000 triliun, alias tepatnya Rp 9.920,42 triliun hingga akhir Maret 2026. Jumlah itu naik Rp 282,52 triliun dibandingkan posisi akhir Desember 2025 nan sebesar Rp 9.637,90 triliun.

Purbaya mengatakan utang pemerintah tetap aman. Hal itu dilihat dari rasio 40,75% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), nan tetap di bawah pemisah kondusif Undang-Undang Keuangan Negara sebesar 60% PDB.

"Kalau kita lihat referensi nan paling ketat di Eropa, rasio utang terhadap PDB berapa? 60%. Kita tetap jauh, kenapa lo nanya lagi? Masih aman, tetap sekitar 40% lebih sedikit, jadi aman," kata Purbaya dalam media briefing di kantornya, Jakarta Pusat, Senin kemarin.

Rasio utang Indonesia diklaim tetap lebih rendah dibandingkan negara lain lantaran pengelolaannya dilakukan secara jeli dan terukur. Dengan begitu, kata Purbaya, semestinya masyarakat memuji pemerintah.

"Singapura 180%, Malaysia 60% lebih, Thailand juga berapa? Tinggi semua. Kita termasuk paling hati-hati dibanding negara-negara sekeliling kita. Dibanding AS juga, dibanding Jepang," ungkap Purbaya.

"Jadi jika lihat dari itu, harusnya Anda puji-puji kita. Cuma nggak pernah kan? Kenapa Anda lihat dari sisi negatif terus?" tambah Purbaya.

Utang pemerintah nan mencapai Rp 9.920,42 triliun terdiri atas dua jenis, ialah surat berbobot negara (SBN) dan pinjaman. Mayoritas utang pemerintah per akhir Maret 2026 didominasi oleh instrumen SBN sebesar Rp 8.652,89 triliun alias 87,22%, sedangkan sisanya berupa pinjaman sebesar Rp 1.267,52 triliun alias 12,78%.

"Komposisi utang pemerintah kebanyakan berupa instrumen SBN nan mencapai 87,22%," tulis laporan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan.

(aid/fdl)