2 minggu yang lalu
Jakarta, CNN Indonesia --
Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeklaim pemerintahan Iran terpecah belah menyusul peperangan yang masih memanas antara kedua negara terlepas dari gencatan senjata nan rapuh.
Trump menyampaikan pernyataan itu saat mengumumkan untuk memperpanjang gencatan senjata AS-Iran pada Selasa (21/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Berdasarkan kebenaran bahwa Pemerintah Iran sangat terpecah belah, nan tidak mengejutkan, dan atas permintaan Marsekal Lapangan Asim Munir, dan Perdana Menteri Shehbaz Sharif dari Pakistan, kami diminta untuk menunda serangan kami terhadap Iran," tulis Trump di media sosial buatannya Truth Social.
Penghentian serangan sementara ini, kata Trump, berjalan hingga para pemimpin dan perwakilan Iran bisa mengusulkan proposal nan terpadu.
Terlepas dari pengumuman itu, benarkah pemerintahan Iran terpecah belah mengenai negosiasi dengan AS? Siapa nan mengendalikan dan mengambil keputusan di Iran saat ini?
Mojtaba Khamenei
Mojtaba menjadi pemimpin tertinggi Iran pada awal Maret usai ayahnya Ali Khamenei tewas dalam serangan AS-Israel di hari pertama.
Terpilihnya Mojtaba sebagai penerus Khamenei menjadi tanda nan jelas bahwa faksi-faksi garis keras dalam pemerintahan Iran telah mempertahankan kekuasaan dan bisa mengindikasikan pemerintah punya sedikit kemauan menyetujui negosiasi dengan AS dalam jangka pendek.
Sejak terpilih jadi orang nomor satu di Iran, Mojtaba belum pernah muncul di hadapan publik secara langsung. Selama ini, pernyataan resmi dikeluarkan melalui tulisan nan diunggah di media sosial alias media pemerintah.
Mojtaba sampai saat ini dilaporkan tetap menjalani perawatan imbas terluka gegara serangan AS-Israel.
Meski sakit, dia disebut kerap menerima laporan perkembangan negosiasi Amerika Serikat dan Iran.
Sejumlah sumber mengatakan Mojtaba ikut serta dalam pertemuan dengan para pejabat senior melalui konvensi audio.
Menurut laporan media pemerintah, anak Khamenei ini juga aktif dalam pengambilan keputusan mengenai perang.
Mohammad Ghalibaf
Ghalibaf merupakan ketua parlemen Iran sejak 2020.
Ia juga pernah menjabat sebagai komandan angkatan udara IRGC dari 1997 hingga 2000. Setelah itu, dia menjabat sebagai kepala kepolisian negara dan pada 2005 hingga 2017, menjadi walikota Teheran.
Di awal perang, muncul rumor Ghalibaf adalah "pilihan" pemerintahan AS untuk memimpin Iran setelah perang berakhir. Namun, dia membantahnya.
Ia juga merupakan pejabat utama Iran nan memimpin negosiasi di putaran pertama dengan AS.
Di hadapan publik alias media, Ghalibaf tampak menunjukkan sosok nan keras terhadap AS. Setelah perpanjangan gencatan, dia apalagi mengatakan militer Iran siap siaga.
"Kami tidak menerima negosiasi di bawah bayang-bayang ancaman, dan dalam dua minggu terakhir, kami telah bersiap untuk mengungkap kartu baru di medan pertempuran," katanya.
Namun di dalam negeri Iran, dia menuai kritik. Beberapa pihak apalagi menyebut Ghalibaf pengkhianat.
Beberapa kritikus Ghalibaf mengatakan pernyataan ketua parlemen soal pembicaraan dengan AS melangkah lancar adalah perihal nan mengkhawatirkan.
"Tidak ada kebaikan dalam negosiasi selain kerugian," kata seorang kritikus, nan dikutip Al Jazeera dari Iran International.
Di salah satu wawancaranya, Ghalibaf tampak memihak diri. Dia mengatakan diplomasi bukan berfaedah "penarikan diri" dari tuntutan Iran.
"[Tetapi cara] memperkuat keberhasilan militer dan menerjemahkannya menjadi hasil politik dan perdamaian abadi," kata dia.
IRGC
Struktur militer Iran sering disebut tak transparan dan kompleks. Ada banyak unit dan peran nan dimainkan.
IRGC dalam perihal ini mengendalikan wilayah udara dan persenjataan drone Iran, nan jadi tulang punggung strategi pencegahan Iran terhadap serangan AS-Israel.
Sejak serangan kedua negara itu ke Iran, IRGC meluncurkan jawaban nan intensif apalagi sampai menutup Selat Hormuz.
Beberapa mahir mengatakan pejabat Iran nan bermusyawarah dengan AS lebih dekat hubungannya dengan IRGC daripada para pemimpin dan golongan lain.
Analis politik Babak Vahdad mengatakan negosiasi AS-Iran bakal semakin selaras dengan prioritas IRGC usai Mohammad Bagher Zolghadr ditunjuk menjadi sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran.
Zolghadr adalah mantan komandan IRGC dan sudah menjabat sebagai sekretaris Dewan Penasihat Kebijakan sejak 2023.
Namun master dari Pusat Penelitian Ilmiah dan Studi Strategis Timur Tengah di Iran, Javad Heiran Nia, menggarisbawahi perbedaan IRGC dan tim negosiasi Iran nan terlihat sangat jelas.
Pakar ini menyoroti tindakan Iran nan menyerang tiga kapal kargo di Selat Hormuz sejak gencatan senjata pertama pada 7 April.
"Serangan terhadap kapal tanker selama gencatan senjata menunjukkan kekuasaan IRGC atas tim diplomatik dan pengabaiannya terhadap posisi mereka," kata Heiran Nia ke Al Jazeera.
Paydari Front
Heiran Nia lampau menjelaskan Front Paydari (Front Keteguhan) nan perlu dicatat. Anggota golongan ini adalah orang-orang garis keras dalam struktur politik Iran dan sangat berkomitmen untuk melestarikan prinsip-prinsip original revolusi Islam 1979.
Kelompok ini, kata dia, sudah menggunakan negosiasi untuk memperkuat posisinya dalam struktur kekuasaan dan di antara pedoman pendukung.
Heiran Nia lampau menyebut Front Paydari juga mempertanyakan negosiasi AS-Iran. Saat ini, beragam golongan di Iran berupaya meningkatkan pengaruh ke struktur politik maupun masyarakat.
Namun, Heiran meyakini pengaruh Front Paydari tetap bisa diperdebatkan.
"Jika kesepakatan tercapai, kemungkinan besar bakal berkarakter kedaulatan. Pemerintah bakal memaksakan narasi mereka sendiri, dan IRGC bakal menerimanya," kata dia kepada Al Jazeera.
"Sementara itu, golongan garis keras bakal menyerang pemerintahan [Presiden] Masoud Pezeshkian dan Mohammad Bagher Ghalibaf mengenai kesepakatan tersebut," imbuh Heiran Nia.
(isa/rds)
Add
as a preferred source on Google
English (US) · 
Indonesian (ID) ·