Ri Butuh 8,6 Juta Ton Lpg Tapi Produksi Cuma 1,6 Juta Ton, Sisanya Impor!

Jakarta -

Indonesia tetap tergantung impor LPG. Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia Indonesia kudu mengimpor sekitar 7 juta ton LPG setiap tahunnya untuk memenuhi kebutuhan nasional.

Di sisi lain konsumsi LPG nasional mencapai 8,6 juta ton per tahun. Namun, produksi dalam negeri hanya bisa mencapai -1,7 juta ton.

"Dari 8,6 juta ton itu hanya kurang lebih sekitar 1,6-1,7 juta ton nan produksinya dalam negeri. Selebihnya kita impor kurang lebih sekitar 7 juta ton," ujar Bahlil usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (27/4/2026).

Bahlil menerangkan kondisi ini sudah terjadi sejak pemerintah melakukan konversi dari minyak tanah ke LPG. Bahlil mengaku nyaris setiap malam tidak sempat rehat lantaran mengkaji lebih dalam mencari sumber daya pengganti LPG.

Sebab, produksi bahan baku utama LPG, gas propana dan butana di dalam negeri tetap terbatas.

"Hampir tiap malam tidak kita istirahat, kita mengkaji sumber-sumber LPG-nya, dan salah satu problem kita di Indonesia kenapa tidak bisa kita membangun industri LPG adalah bahan baku LPG itu C3, C4 dan itu produksi di kita tidak terlalu banyak," terang Bahlil.

Sebagai solusinya, Bahlil menyiapkan proses transisi daya dengan menggunakan bahan bakar dimetil eter (DME) dan pemanfaatan compressed natural gas (CNG).

Bahlil menjelaskan bahan baku untuk CNG tersedia melimpah di dalam negeri. Dengan menggunakan teknologi tekanan tinggi, gas tersebut bisa dimanfaatkan secara baik.

"(CNG) dari gas cair C1, C2. Dan itu industri di dalam negeri kita banyak. Tetapi dia memakai satu perangkat nan kemudian bisa ditekan sampai dengan 250 sampai 400 bar, tekanannya sehingga pemakaiannya itu bisa baik," jelas Bahlil.

Rencana penerapan CNG tetap dalam tahap konsolidasi. Bahlil tak mau gegabah sebelum hasil kajian betul-betul matang.

"Sekarang lagi tetap dalam pembahasan nan tadi saya laporkan adalah kita membikin CNG. Tapi ini tetap dalam pembahasan, saya kudu finalisasi. Ini salah satu pengganti terbaik untuk kita mendorong agar kemandirian daya kita di sektor LPG bisa dapat kita lakukan," tambah Bahlil.

(hns/hns)