Realisasi Belanja Pemerintah Melesat Tembus Rp 815 T Demi Genjot Ekonomi

Jakarta -

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi shopping pemerintah sepanjang kuartal I-2026 mencapai Rp 815 triliun, naik 31,4% secara tahunan (year-on-year/yoy). Berdasarkan arsip APBN kita, total shopping tersebut sebagian besar berasal dari shopping pemerintah pusat Rp 610,3 triliun, naik 47,7% dari periode nan sama tahun sebelumnya sebesar Rp 413,2 triliun.

Dari total shopping pemerintah tersebut, realisasi shopping kementerian dan lembaga (K/L) sebesar Rp 281,2 triliun alias naik 43,4% yoy, dan shopping non K/L sebesar Rp 329,1 triliun alias naik 51,5% yoy. Sementara itu, Transfer ke Daerah (TKD) terealisasi Rp 204,8 triliun alias 29,5% APBN, turun tipis 1,1% dibandingkan tahun sebelumnya Rp207,1 triliun.

Dibedah lebih jauh, untuk realisasi shopping K/L terbagi lagi dalam empat kategori ialah shopping pegawai, shopping barang, shopping modal, dan shopping bansos. Dalam perihal ini, shopping modal pemerintah naik paling signifikan ialah 36,7%, dari Rp 25,9 triliun pada kuartal I-2025 menjadi Rp 35,4 triliun pada kuartal I-2026.

Belanja Pemerintah Harus Tepat Sasaran

Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal, menilai shopping pemerintah pada kuartal I-2026 ini memang cukup tinggi, terutama dari sisi shopping modal namalain investasi negara.

Menurutnya realisasi shopping modal ini searah dengan realisasi investasi nasional nan ikut mengalami kenaikan. Menjadi gambaran bahwa baik pemerintah maupun swasta banyak menggelontorkan biaya untuk pertumbuhan masa depan.

"Kalau lihat dari investasi pembelian peralatan modal baik pemerintah maupun juga swasta memang mengalami peningkatan," kata Faisal kepada detikcom, Sabtu (2/5/2026).

Ia mengingatkan pemerintah untuk menjaga shopping negara lantaran akibat gejolak ekonomi dunia imbas bentrok antara Amerika Serikat (AS) melawan Iran bakal semakin terasa.

"Belanja modal di kuartal I naik, tapi memang catatannya di kuartal II ya. nan kita khawatirkan lantaran efisiensi mulai dijalankan sejak kuartal II lantaran akibat dari perang juga. Jadi, itu nan perlu diantisipasi ke depan di kuartal II. Di kuartal kedua itu tekanannya bakal jadi besar. Pemerintah perlu melakukan langkah-langkah antisipatif," tuturnya.

Untuk itu sangat krusial agar setiap shopping pemerintah menjadi lebih tepat sasaran dan efektif. Dengan begitu setiap rupiah nan dikeluarkan, utamanya melalui penyelenggaraan program, dapat memberikan akibat lebih ke masyarakat maupun pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan.

"Perlu diperhatikan itu adalah efektivitas program. Program pemerintah di lapangan itu gimana dia mencapai efektivitas baik dalam perihal pelayanan masyarakat, peningkatan kesejahteraan maupun pertumbuhan ekonomi," pungkasnya.

(igo/ara)