Purbaya Bicara Soal Kecele Dalam Kasus Pengadaan Motor Listrik Mbg

Jakarta -

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka bunyi soal pembelian motor listrik oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Pengadaan motor listrik diduga digelembungkan biayanya, sekarang masuk dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi cuma-cuma (MBG) nan ditangani Kejaksaan Agung..

"Itu kan satu pelajaran buat pemerintah ya, kelak bakal kita monitor lebih detail. Saya tanya Sekjen tadi, boleh nggak bilang saya nggak tahu alias kecele, dia bilang jangan bilang, tetapi itu nan terjadi," ujar Purbaya dalam rapat kerja dengan DPD, Senin (22/6/2026).

Purbaya menyatakan telah menolak perihal program motor listrik MBG, namun tiba-tiba ada pembelian pada Maret 2026. Ia mengaku telah menindak pihak-pihak di Kementerian Keuangan nan meloloskan anggaran itu.

"Jadi pada waktu itu diputuskan sudah ditolak, ya Pak Prima (Dirjen Perbendaharaan). Kita juga nggak tahu, tahu-tahu keluar di bulan Maret ada pembelian. Jadi ya sudah kita tindak pihak-pihak nan terlibat di Kementerian Keuangan berangkaian dengan itu," katanya.

"Jadi mereka canggih juga sih, kita nan kurang canggih, tetapi kita betulin terus," tambahnya.

Nasib Motor Listrik

BGN memastikan tetap bakal memanfaatkan 21.801 unit motor listrik senilai Rp 1,03 triliun nan pengadaannya terseret dalam kasus korupsi mantan Kepala BGN Dadan Hindayana. Seluruh peralatan nan sudah terlanjur dibeli menggunakan anggaran negara bakal dimaksimalkan pemanfaatannya.

Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan prinsip tersebut bertindak untuk seluruh pengadaan nan telah dilakukan pada 2025. Selain motor listrik, peralatan lain seperti laptop, kaos kaki, hingga kamera pengawas (CCTV) nan sudah terlanjur dibeli juga bakal tetap digunakan.

"Secara keseluruhan bukan hanya motor, semua nan sudah dibelanjakan di 2025, sebenarnya kami inginnya itu dimaksimalkan. Kemarin kan sempat ada dibilang laptop dibilang IoT, CCTV dan sebagainya nan memang sudah terlanjur dibayar, dimaksimalkan," ujar Agustina di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Senin (15/6/2026).

(aid/hns)