Jakarta -
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pengarahan Presiden Prabowo Subianto agar tidak lagi main-main dalam merancang proyek prasarana nan melibatkan penanammodal global. Selain perancangan nan baik, selama pelaksanaannya juga kudu diawasi secara ketat.
"Kita kudu disiplin saat eksekusi program-program kita. Banyak kebijakan bagus, tetapi delivery-nya lemah. Presiden sudah arahkan pengendalian kudu cepat, dan andal, artinya, project pipeline kudu siap, koordinasi pusat wilayah sinkron, real time monitoring kudu siap juga," kata Purbaya dalam aktivitas Simposium PT SMI 2026 di Ayana Midplaza, Jakarta, Rabu (22/4/2026).
Purbaya menyebut pembangunan nan tidak dirancang dengan baik dan pelaksanaannya tidak diawasi ketat bakal menimbulkan pembengkakan proyek nan bisa membikin penanammodal dunia jera berinvestasi di Indonesia. Ia mencontohkan nan terjadi pada proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) alias Whoosh, serta LRT Jabodebek.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau tidak, kita bakal mengalami cost overrun, delay, nan akhirnya meningkatkan biaya investasi dan penanammodal jadi kapok. Ada banyak kemarin-kemarin kan program prasarana nan nggak dimonitor, ada Whoosh, LRT Jabodetabek, apa lagi?" beber Purbaya.
"Itu sebetulnya proyeknya bagus, hanya nggak diawasi sehingga ketika ada masalah, tidak ada nan menangani. Akhirnya terjadi cost overrun berpuluh triliunan rupiah," tambahnya.
Minimnya pengawalan dalam proyek Whoosh mengingatkannya pada masa ketika tetap menjabat di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Saat proses pembebasan lahan tetap berlangsung, Purbaya mengaku didatangi petinggi proyek tersebut dari China.
Purbaya menyebut petinggi itu curhat sering dilempar sana sini saat mau melaporkan perkembangan proyek nan melangkah lambat. Kondisi itu membikin penyelesaian proyek kemudian ditarik sebagian ke Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
"Orangnya datang ke saya tuh CEO Whoosh-nya nan dari China itu bilang, waktu itu ya, nggak ada kemajuan katanya sudah berapa tahun. Setahun dua tahun lahan nan dibebaskan baru 4 km pada waktu itu. Lalu saya tanya 'kamu siapa nan handle proyeknya?' 'Nggak ada, kan jika kami ngadu ke BUMN dipingpong ke PU', pingpong lagi ke sana. Yasudah ditarik ke maritim waktu itu, diberesin sedikit lah pada waktu itu," ucap Purbaya.
Ke depan, Purbaya mau proyek besar di bawah pemerintahan Prabowo kudu dijalankan dengan disiplin dan eksekusi nan andal. Koordinasi disebut kudu dimulai dari pemerintah pusat hingga wilayah dengan pemantauan secara real time.
"Ke depan bakal dimonitor dengan baik untuk semua proyek nan besar," tegas Purbaya.
(aid/fdl)
1 minggu yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·