Proyek Gedung Dpr-ma Di Ikn Tak Kena Efisiensi, Target Rampung 2028

Jakarta -

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono pembangunan kompleks legislatif dan yudikatif di IKN tetap menjadi prioritas di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Sesuai dengan pengarahan Presiden Prabowo Subianto, kedua area tersebut ditargetkan rampung pada 2027-2028.

"Pembangunan kompleks lembaga yudikatif dan legislatif tidak termasuk dalam efisiensi. Pembangunan tetap berjalan, jadi tidak perlu ragu," ujar Basuki dalam keterangannya, Minggu (12/04/2026).

Basuki menerangkan pembangunan proyek ini mencakup pembangunan gedung-gedung utama lembaga negara sekaligus prasarana pendukung dan jalan kawasan. Pada area legislatif, pembangunan direncanakan meliputi lima gedung utama, ialah Gedung Paripurna, Gedung DPR, Gedung DPD, dan Gedung MPR. Gedung Paripurna bakal menjadi pusat aktivitas dengan kapabilitas hingga 1.579 orang.

"Saat ini, proses penyempurnaan kreasi tengah menunggu persetujuan Presiden," tambah Basuki.

Selain itu, pembangunan jalan area sepanjang 3,7 km juga tengah disiapkan untuk mendukung konektivitas antarbangunan. Tahapan awal berupa pembersihan lahan telah dilaksanakan.

Lalu, Basuki menyebut pada pembangunan area yudikatif dibagi dalam dua paket pekerjaan. Paket pertama mencakup pembangunan Gedung Mahkamah Agung beserta area pendukung dan Plaza Keadilan.

"Paket kedua meliputi pembangunan Gedung Mahkamah Konstitusi, area yudisial, serta masjid. Seluruh area ini dilengkapi dengan pembangunan jalan area sepanjang 8 km," terang Basuki.

Tak hanya itu, Basuki menjelaskan penguatan prasarana air juga terus dilakukan melalui pembangunan embung dan kolam retensi diantaranya embung EC-08 dan kolam retensi TR01. Jaringan perpipaan air minum tengah dibangun dan bakal terintegrasi melalui Multi-Utility Tunnel (MUT) untuk mendukung area di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.

(acd/acd)