Prabowo Kantongi Calon Pengganti 2 Dirjen Pu Yang Mundur

Jakarta -

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo telah mengusulkan sejumlah nama ke Presiden Prabowo Subianto untuk menjabat Direktur Jenderal Cipta Karya dan Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA).

Hanya saja, Dody belum bisa membocorkan nama-nama tersebut. Ia pun mengatakan bahwa keputusan siapa nan bakal menjabat sebagai Dirjen Cipta Karya dan Dirjen Sumber Daya Air menjadi kewenangan Presiden.

"Usulan-usulan sudah saya sampaikan, tapi mana nan kelak diambil itu kewenangan beliau," ujar Dody saat di DPR, Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Sebelumnya, Dody mengungkapkan soal di kembali mundurnya Direktur Jenderal (Dirjen) Sumber Daya Air (SDA) dan Dirjen Cipta Karya baru-baru ini. Ia mengatakan perihal ini terjadi lantaran adanya indikasi kerugian negara di Kementerian PU nan diungkapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dody menerima dua surat dari BPK mengenai temuan kerugian finansial negara di kementeriannya. Surat pertama dikirim pada Januari 2025 dengan nilai temuan nyaris Rp 3 triliun.

"BPK itu berkirim surat ke saya dua kali. Januari 2025 dan bulan Agustus 2025. Januari 2025 itu, jika nggak salah disitu dicantumkan kerugian finansial negara itu nyaris Rp 3 triliun," ujar Dody dalam keterangannya di Semarang, Minggu (1/3/2026).

Atas surat tersebut, kemudian Dody meminta Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal untuk menindaklanjuti dengan sasaran penyelesaian hingga Juni 2025. Namun penyelesaian ini tak terwujud.

"Kemudian, surat cinta kedua meluncur ke saya itu di Agustus 2025. Nah, di situ disampaikan kerugian finansial negara itu sudah turun menjadi nyaris sekitar Rp 1 triliunan lah. Ya, dari awalnya nyaris Rp 3 triliun menjadi sekitar nyaris Rp 1 triliun," ungkapnya.

"Kemudian membentuk Majelis Ad-Hoc. Membentuk tim di Satker untuk percepatan pengembalian kerugian negara nan disebabkan oleh pihak ketiga. Nah, nan ketiga ini juga belum ada tidak lanjut lebih lanjut dari Irjen dan Sekjen. Makanya kemudian saya ambil alih dengan membentuk tim baru di setiap tamu Satker agar pengembalian kerugian negara bisa lebih cepa dan tidak mengganggu pekerjaan hari-hari para Satker," jelas Dody

Selain itu, Dody juga mengaktifkan kembali Komite Audit di lingkungan kementeriannya, lantaran tidak semua pihak di kementeriannya bersih. Dalam pembentukan tim tersebut, dia dibantu oleh tiga orang nan berasal dari Kejaksaan Agung.

"Pak Jaksa Agung memasukkan tiga lidi bersih di tempat saya juga. Jadi tidak bisa dibilang dikatakan bahwa pengundangan diri itu mendadak. Tidak bisa juga lantaran sudah ada proses sebelumnya dan manakala saya menggunakan lidi bersih saya untuk mulai bekerja nan berkepentingan memilih pengundangan diri. Kira-kira begitulah," katanya.

Dody menambahkan proses audit tetap melangkah di bawah koordinasinya. Ia mengakui tidak semua auditor di Inspektorat Jenderal bekerja secara optimal, namun tetap menjunjung asas prasangka tak bersalah. Ia juga telah melaporkan seluruh langkah tersebut kepada Presiden, baik secara lisan maupun tertulis.

"Kita tetap menjaga asas prasangka tak bersalah, tapi lantaran eselon satu itu nan mengangkat dan membentuk Pak Presiden, apapun nan saya kerjakan kudu mendapatkan pengarahan dan pengarahan Pak Presiden dulu sebelum saya putuskan," ujarnya.

(hrp/hns)