Prabowo Bentuk Badan Ekspor Sumber Daya Alam, Pengusaha Tambang Buka Suara

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA).

Lewat patokan baru ini, ekspor sejumlah komoditas strategis wajib dilakukan melalui badan upaya milik negara (BUMN) nan ditunjuk pemerintah, ialah PT Danantara Sumberdaya Indonesia alias DSI.

Pihak asosiasi pengusaha tambang buka bunyi merespons patokan ini. Direktur Eksekutif Indonesian Mining Association (IMA) Sari Esayanti mengatakan industri pertambangan pada prinsipnya mendukung beragam kebijakan pemerintah nan bermaksud memperkuat tata kelola sektor mineral dan batu bara (minerba).

Namun, Implementasi kebijakan perlu mempertimbangkan keberadaan perjanjian penjualan jangka panjang (long-term sales agreement) nan telah disepakati.

Selain itu, perlu memperhatikan kepastian norma dan stabilitas kebijakan menjadi aspek krusial dalam menjaga kepercayaan pasar serta daya saing Indonesia di industri pertambangan global.

"IMA mendukung upaya pemerintah untuk memperkuat tata kelola dan meningkatkan penerimaan negara dari sektor pertambangan. Namun, dalam implementasinya perlu tetap memperhatikan kepastian usaha, keberlangsungan perjanjian jangka panjang, serta suasana investasi nan kompetitif agar industri pertambangan Indonesia tetap dipercaya dan bisa tumbuh secara berkelanjutan," ujar Sari Esayanti dalam keterangan tertulis, Rabu (20/5/2026).

Menurut Sari rencana pemerintah memperkuat pengendalian ekspor komoditas tambang melalui pembentukan satu badan unik perlu dikaji secara menyeluruh dengan mempertimbangkan keseimbangan antara penguatan tata kelola, optimasi penerimaan negara, dan terpenting keberlanjutan sektor pertambangan.

Di sisi lain, banyak industri tambang nan sejak awal investasi sudah mempunyai perjanjian jangka panjang dan sudah dikaji keekonomiannya dalam rentang waktu nan Panjang.

"IMA mendukung penguatan pengawasan dan memastikan pemanfaatan sumber daya alam guna memberikan faedah optimal bagi negara dan masyarakat, namun kita berambisi kebijakan nan dibuat tetap menarik untuk industri tambang," tutur Sari

(hrp/hns)