Pertamina Yang Tanggung Beban Harga Bbm Tak Naik

Jakarta -

PT Pertamina (Persero) melalui Pertamina Patra Niaga tidak meningkatkan nilai Bahan Bakar Minyak (BBM), baik untuk produk subsidi maupun nonsubsidi pada April 2026, meski nilai minyak mentah bumi tengah mengalami lonjakan nan sangat tinggi imbas bentrok di Timur Tengah.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan untuk sementara Pertamina nan menanggung seluruh beban nilai BBM nan tak naik. Menurutnya, Pertamina bisa menanggung beban itu lantaran punya likuiditas nan cukup.

"Sementara sepertinya Pertamina. Dia bisa lantaran sekarang pembayaran dari pemerintah kan lancar, nan kompensasi kan sekarang kita bayar setiap bulan 70% terus-terusan. Jadi finansial Pertamina juga banget baik. Jadi untuk absorb itu untuk jangka waktu pendek nggak masalah," kata Purbaya di Wisma Danantara Indonesia, Jakarta Selatan, Rabu (1/4/2026).

Meski begitu, Purbaya mengakui pada akhirnya pemerintah juga kudu membuka 'dompet' untuk menjaga nilai BBM tak mengalami perubahan. Di mana anggaran pemerintah untuk subsidi dan kompensasi bakal ikut terkerek naik untuk menambal kenaikan nilai minyak bumi itu.

"Untuk sementara ya jika dugaan nilai minyak bumi rata-rata dari sini sampai akhir tahun alias setahun penuh US$ 100 dolar per barel. Sekarang kan sudah turun lagi kan, berapa sekarang? US$ 70 sekian sekarang, US$ 76-77 rata-ratanya. Jadi tetap di bawah dugaan nan US$ 100 per barel rata-rata tadi. Jadi ruang kita tetap terbuka lebar sepertinya. Jadi Anda jangan takut dengan kondisi APBN," jelas Purbaya.

Dengan dugaan nilai minyak memperkuat di kisaran US$ 100 per barel sepanjang 2026 ini, Purbaya mengatakan pemerintah bakal menambah anggaran subsidi sebesar Rp 90-100 triliun. Namun nomor ini tetap berkarakter sementara lantaran tetap kudu dihitung kembali.

"Rp 90-100 triliun, itu subsidi, kompensasi lain lagi. Nanti kita hitung lagi, nomor pastinya saya lupa," ucapnya.

Terkait sumber biaya tambahan anggaran subsidi ini, Purbaya mengatakan duit tersebut bakal berasal dari hasil efisiensi nan dilakukan pemerintah. Di ambil dari pengurangan shopping Kementerian/Lembaga nan dinilai tidak efisien.

"Ada penghematan sedikit-sedikit di sana sini. Kita melakukan penghematan tahap 1, tahap 2, tahap 3 di shopping Kementerian-Lembaga nan nggak terlalu jelas," ujarnya.

Di luar itu, menurutnya saat ini pemerintah juga mempunyai biaya Saldo Anggaran Lebih (SAL) senilai Rp 420 triliun, nan dalam kondisi sangat terdesak juga berpotensi untuk digunakan sebagai tambalan.

"Kalau kepepet saya punya SAL sekarang naik Rp 420 triliun. (Digunakan) jika kepepet banget," ucap Purbaya.

(igo/fdl)