Pemerintah Mau Bangun Water Taxi Di Bali, Anggarannya Rp 1,21 Triliun

Jakarta -

Pemerintah berencana membangun proyek transportasi laut berupa water taxi alias taksi perairan di Bali. Proyek ini ditargetkan masuk tahap bangunan pada Agustus 2026 sebagai upaya mengurai kepadatan lampau lintas di area pariwisata.

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengatakan proyek water taxi dirancang sebagai moda transportasi berbasis laut nan menghubungkan sejumlah letak strategis dan lokasi wisata utama di Bali, termasuk dari area Bandara I Gusti Ngurah Rai hingga Canggu.

Dalam pelaksanaannya, saat ini PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) nan ditunjuk sebagai operator water taxi tengah menyusun studi pra-desain dan studi kelayakan. Tahapan tersebut menjadi dasar sebelum masuk ke penyusunan perincian engineering design (DED).

"Saat ini PT ASDP nan bakal mengoperasikan water taxi sedang dalam proses usulan studi DED. Adapun pekerjaan bangunan bakal mulai dilaksanakan pada bulan Agustus 2026 hingga Juli 2027," kata Dudy dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (8/4/2026).

Ia menjelaskan kebutuhan investasi awal untuk pembangunan proyek ini diperkirakan mencapai Rp 1,21 triliun. Di mana dengan adanya moda transportasi air baru tersebut, waktu tempuh dari Bandara I Gusti Ngurah Rai menuju area Canggu via darat nan selama ini menyantap satu sampai dua jam, dapat dipangkas menjadi 30 menit.

"Canggu termasuk tiga besar lokasi wisata dengan minat tertinggi baik visitor domestik maupun visitor manca negara di Bali. Estimasi anggaran nan dibutuhkan untuk komponen investasi awal adalah sebesar Rp 1,21 triliun," jelasnya.

Lebih lanjut, untuk menjamin keamanan pelayaran, Dudy mengatakan kreasi proyek transportasi air ini juga bakal dilengkapi dengan pembangunan penahan gelombang (breakwater), terutama di titik-titik dengan karakter perairan nan tergolong ekstrem seperti area Pantai Sekeh di Bandara Ngurah Rai serta di Pantai Berawa, Canggu.

Dengan hadirnya water taxi, dia berambisi mobilitas visitor dan masyarakat di Bali dapat lebih efisien, sekaligus mengurangi beban kemacetan di jalur darat nan selama ini menjadi persoalan utama.

"Langkah percepatan terus dilakukan, mulai dari penyelesaian studi hingga penyusunan kreasi teknis, agar penerapan proyek ini tepat waktu," pungkasnya.

(igo/fdl)