1 bulan yang lalu
PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalimantan Tengah di bawah kepemimpinan kepala nan baru menegaskan komitmennya untuk mengambil langkah nan lebih militan dan berbasis akar rumput dalam mengawal keadilan ekologis.
Organisasi lingkungan ini, menyoroti krisis ruang hidup nan makin menyempit di Kalteng serta mengecam keras ancaman terhadap para aktivis.
Hal tersebut disampaikan oleh Direktur WALHI Kalteng Janang F. Palanungkai saat memaparkan arah aktivitas organisasi ke depan. Ia mengungkapkan bahwa berasas identifikasi terakhir WALHI, nyaris 60 persen wilayah Kalimantan Tengah saat ini telah dikuasai oleh perizinan investasi alias korporasi skala besar.
“Artinya, ruang hidup semakin menyempit bagi masyarakat budaya di Kalimantan Tengah dan masyarakat secara luas. Ini menjadi konsentrasi WALHI untuk memandang gimana kekuatan masyarakat akar rumput bisa bekerja-sama merebut kembali kewenangan atas ruang hidup kita, nan kemudian menjadi agunan keberlangsungan lingkungan,” ungkapnya saat diwawancara awak media, Kamis (2/4/26).
Kondisi penyusutan ruang hidup ini, menurutnya, sejalan dengan makin meluasnya akibat musibah ekologis di Bumi Tambun Bungai. Pihaknya mencatat adanya pergeseran letak musibah banjir nan dulunya lebih banyak terjadi di wilayah hilir, sekarang mulai merambah ke area hulu. Hal ini menjadi parameter kuat bahwa kondisi lingkungan hidup di Kalimantan Tengah sedang tidak baik-baik saja.
Oleh lantaran itu, Janang secara tegas mendesak Negara, khususnya Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk segera melakukan apa nan mereka sebut sebagai ‘pertobatan ekologis’.
“WALHI berkomitmen untuk mengawal kebijakan dan mendesak negara agar bisa segera bertobat secara ekologis. Kami juga membujuk seluruh lapisan masyarakat untuk melaksanakan aktivitas pertobatan ekologis ini sebagai langkah konkret demi keselamatan generasi mendatang,”paparnya.
Selain rumor lingkungan dan krisis lahan, WALHI Kalteng juga merespons keras peristiwa teror penyiraman air keras nan menimpa aktivis KontraS, Andry Yunus, baru-baru ini.
Insiden tersebut dinilai bukan sekadar ancaman pidana biasa, melainkan pertanda jelek bagi suasana kerakyatan dan aktivisme di Indonesia.
Di tengah kondisi negara nan dinilai makin mengagungkan pendekatan militerisme, WALHI memandang bahwa perlindungan terhadap penduduk negara dan pejuang lingkungan absolut diperlukan. Untuk itu, WALHI bakal mendorong penguatan jaringan solidaritas di tingkat organisasi sebagai langkah mitigasi.
“Kami mendesak negara, terutama abdi negara penegak hukum, untuk bisa berkontribusi menjaga keamanan bagi seluruh masyarakat. Suara aktivisme adalah bunyi nan menyuarakan persoalan akar rumput nan tentunya tidak semua diketahui oleh pemerintah. Kami adalah perpanjangan tangan nan semestinya bisa didengar, bukan dikriminalisasi ataupun disiram dengan air keras,”pungkasnya. (her)
PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalimantan Tengah di bawah kepemimpinan kepala nan baru menegaskan komitmennya untuk mengambil langkah nan lebih militan dan berbasis akar rumput dalam mengawal keadilan ekologis.
Organisasi lingkungan ini, menyoroti krisis ruang hidup nan makin menyempit di Kalteng serta mengecam keras ancaman terhadap para aktivis.
Hal tersebut disampaikan oleh Direktur WALHI Kalteng Janang F. Palanungkai saat memaparkan arah aktivitas organisasi ke depan. Ia mengungkapkan bahwa berasas identifikasi terakhir WALHI, nyaris 60 persen wilayah Kalimantan Tengah saat ini telah dikuasai oleh perizinan investasi alias korporasi skala besar.
“Artinya, ruang hidup semakin menyempit bagi masyarakat budaya di Kalimantan Tengah dan masyarakat secara luas. Ini menjadi konsentrasi WALHI untuk memandang gimana kekuatan masyarakat akar rumput bisa bekerja-sama merebut kembali kewenangan atas ruang hidup kita, nan kemudian menjadi agunan keberlangsungan lingkungan,” ungkapnya saat diwawancara awak media, Kamis (2/4/26).
Kondisi penyusutan ruang hidup ini, menurutnya, sejalan dengan makin meluasnya akibat musibah ekologis di Bumi Tambun Bungai. Pihaknya mencatat adanya pergeseran letak musibah banjir nan dulunya lebih banyak terjadi di wilayah hilir, sekarang mulai merambah ke area hulu. Hal ini menjadi parameter kuat bahwa kondisi lingkungan hidup di Kalimantan Tengah sedang tidak baik-baik saja.
Oleh lantaran itu, Janang secara tegas mendesak Negara, khususnya Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk segera melakukan apa nan mereka sebut sebagai ‘pertobatan ekologis’.
“WALHI berkomitmen untuk mengawal kebijakan dan mendesak negara agar bisa segera bertobat secara ekologis. Kami juga membujuk seluruh lapisan masyarakat untuk melaksanakan aktivitas pertobatan ekologis ini sebagai langkah konkret demi keselamatan generasi mendatang,”paparnya.
Selain rumor lingkungan dan krisis lahan, WALHI Kalteng juga merespons keras peristiwa teror penyiraman air keras nan menimpa aktivis KontraS, Andry Yunus, baru-baru ini.
Insiden tersebut dinilai bukan sekadar ancaman pidana biasa, melainkan pertanda jelek bagi suasana kerakyatan dan aktivisme di Indonesia.
Di tengah kondisi negara nan dinilai makin mengagungkan pendekatan militerisme, WALHI memandang bahwa perlindungan terhadap penduduk negara dan pejuang lingkungan absolut diperlukan. Untuk itu, WALHI bakal mendorong penguatan jaringan solidaritas di tingkat organisasi sebagai langkah mitigasi.
“Kami mendesak negara, terutama abdi negara penegak hukum, untuk bisa berkontribusi menjaga keamanan bagi seluruh masyarakat. Suara aktivisme adalah bunyi nan menyuarakan persoalan akar rumput nan tentunya tidak semua diketahui oleh pemerintah. Kami adalah perpanjangan tangan nan semestinya bisa didengar, bukan dikriminalisasi ataupun disiram dengan air keras,”pungkasnya. (her)
English (US) · 
Indonesian (ID) ·