Ojk Siapkan 6 Aturan Baru Buat Industri Asuransi, Ini Isinya

Jakarta -

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menyiapkan enam patokan baru untuk memperkuat peran sektor perasuransian, penjaminan, dan biaya pensiun (PPDP) terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Aturan ini ditargetkan terbit tahun ini dengan format Peraturan OJK (POJK).

Kepala Eksekutif Pengawas PPDP OJK, Ogi Prastomiyono, menjelaskan POJK ini mencakup integritas pelaporan keuangan, pelaporan lembaga penjamin, hingga penguatan solvabilitas perusahaan asuransi. POJK ini juga mencakup pengaturan produk asuransi nan dikaitkan dengan investasi (PAYDI), tata kelola sektor PPDP, hingga penyelenggaraan upaya biaya pensiun.

Selain itu, OJK juga menyiapkan tiga patokan lainnya dalam revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Ogi mengatakan, aturan-aturan ini difokuskan agar industri asuransi ikut berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi.

"Kebijakan ke depan juga bakal diarahkan pada sektor PPDP untuk lebih berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nan berkesinambungan," ungkap Ogi dalam aktivitas Regulatory Dissemination Day di Ballroom Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta, Senin (13/4/2026).

Ogi menjelaskan, kontribusi sektor PPDP terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional tetap tergolong mini dibanding negara-negara lain. Ia apalagi menyebut, kontribusi sektor PPDP hanya sekitar 6% terhadap PDB nasional.

Ia mengatakan, OJK berbareng pelaku industri tengah berbincang dengan pemerintah untuk meningkatkan kontribusi aset sektor PPDP terhadap PDB. Untuk sampai pada tahap tersebut, dia menyebut pertumbuhan aset sektor PPDP kudu lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional.

"Tentunya jika kita mau meningkatkan kontribusi aset terhadap PDB, maka pertumbuhan aset, baik asuransi dan dapen itu kudu lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jadi jika ekonomi Indonesia tumbuh 5,1%, ya asuransi dan dapen asetnya kudu tumbuh lebih dari situ," terangnya.

(acd/acd)