Nasib Pajak Mobil Listrik Di Tangan Pemerintah Provinsi

Jakarta, CNN Indonesia --

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk kendaraan listrik tidak lagi nol, besar dan kecilnya sekarang ditentukan oleh pemerintah provinsi (Pemprov). Masing-masing provinsi bisa beda, jadi sebagian perkembangan elektrifikasi di negeri ini ditentukan mereka.

Kewenangan Pemprov itu diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2026 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, BBNKB, dan Pajak Alat Berat.

Pada patokan terbaru, kendaraan listrik tidak disebutkan sebagai objek nan dikecualikan dari PKB dan BBNKB.

Pasal 3 ayat (3) hanya menjabarkan jenis kendaraan nan dikecualikan dari objek PKB, misalnya:

1. kereta api;
2. kendaraan bermotor nan semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
3. kendaraan bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga-lembaga internasional nan memperoleh akomodasi pembebasan pajak dari pemerintah;
4. kendaraan bermotor daya terbarukan; dan
kendaraan bermotor lainnya nan ditetapkan dengan peraturan wilayah mengenai pajak dan retribusi daerah.

Dalam patokan sebelumnya, kendaraan listrik secara spesifik dikecualikan dari objek PKB dan BBNKB, nan merupakan pungutan Pemprov.

Tertuang pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2025 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, BBNKB, dan Pajak Alat Berat Tahun 2025, Kendaraan Bermotor berbasis daya terbarukan termasuk kendaraan berbasis listrik, biogas, dan tenaga surya serta Kendaraan Bermotor nan dilakukan konversi bahan bakar fosil menjadi kendaraan berbasis daya terbarukan. Dan itu dikecualikan dari objek PKB dan BBNKB.

Masih dalam patokan terbaru, meski telah dikenakan pajak, pengenaannya tak bakal sebesar kendaraan konvensional berkah insentif dari masing-masing daerah.

Hal itu merujuk pada Pasal 19 nan menyebut pengenaan PKB dan BBNKB kendaraan listrik berbasis baterai diberikan insentif pembebasan alias pengurangan PKB dan BBNKB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, pengenaan PKB dan BBNKB kendaraan listrik untuk tahun pembuatan sebelum tahun 2026 diberikan insentif pembebasan alias pengurangan PKB dan/atau BBNKB. Itu termasuk kendaraan nan dilakukan konversi bahan bakar fosil menjadi kendaraan listrik.

Sejauh ini belum ada petunjuk penyelenggaraan alias teknis, meski telah diberlakukan sejak diundangkan 1 April 2026 dan ditandatangani Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Gubernur diminta kasih diskon

Tak berselang lama setelah mengundangkan kebijakan, Tito justru mulai menginstruksi seluruh gubernur di Indonesia memberi insentif fiskal bagi kendaraan listrik berbasis baterai (battery electric vehicle/BEV) berupa pembebasan hingga pengurangan pajak daerah.

Instruksi ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 900.1.13.1/3764/SJ tentang Pemberian Insentif Fiskal berupa Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk kendaraan listrik.

Tito mengungkap SE kepada gubernur ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2023, nan merevisi Perpres Nomor 55 Tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan listrik, serta merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2026.

Dalam beleid tersebut pemerintah wilayah diminta memberi keringanan pajak, baik dalam corak pembebasan penuh maupun pengurangan tarif PKB dan BBNKB bagi kendaraan listrik, termasuk kendaraan hasil konversi dari mesin berbahan bakar fosil.

"Pemberian insentif pembebasan alias pengurangan pajak wilayah berupa PKB dan BBNKB KBL berbasis baterai termasuk pada kendaraan bermotor nan dilakukan konversi bahan bakar fosil menjadi KBL berbasis baterai," demikian bunyi surat info nan diteken kemarin, dikutip Kamis (23/4).

(ryh/fea)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]