Menlu Tegaskan Ri Tak Akan Pajaki Kapal Di Selat Malaka!

Jakarta -

Indonesia tidak bakal melakukan pengenaan tarif di Selat Malaka. Hal ini ditegaskan langsung oleh Menteri Luar Negeri Sugiono merespons wacana nan sebelumnya diungkapkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menarik tarif bagi kapal nan lewat Selat Malaka.

Sugiono menegaskan Indonesia tidak bakal memberlakukan tarif di selat tersebut sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut atauUnited Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). Indonesia menghormati norma internasional, khususnya Konvensi PBB tentang Hukum Laut.

UNCLOS merupakan persetujuan bahwa Indonesia diakui sebagai negara kepulauan sepanjang negara kepulauan itu tidak memberlakukan tarif di selat-selat nan ada di wilayah negara itu.

Sugiono juga menegaskan bahwa Indonesia mendukung kebebasan pelayaran dan mengharapkan adanya kelancaran lampau lintas laut nan bebas dan saling menguntungkan.

"Kita juga berambisi ada lintasan nan bebas dan saya kira itu semua adalah komitmen banyak negara untuk bisa menciptakan satu jalur pelayaran nan bebas, nan netral, (dan) saling mendukung," kata Sugiono, dilansir dari Antara, Jumat (24/4/2026).

"Jadi, tidak. Indonesia tidak pada posisi untuk melakukan itu (memberlakukan tarif di Selat Malaka)," tegasnya lagi menekankan.

Sebelumnya, Purbaya mewacanakan kemungkinan pengenaan tarif bagi kapal nan melintas di selat tersebut. Dia mengaku kepikiran untuk memungut pajak terhadap jalur pelayaran tersebut meniru kebijakan Iran di Selat Hormuz. Purbaya mengatakan kebijakan itu bisa saja dilakukan mengingat Indonesia berada di jalur strategis perdagangan dan daya dunia.

"Seperti pengarahan presiden, Indonesia ini bukan negara pinggiran, kita ada di jalur strategis perdagangan dan daya dunia, tapi kapal lewat Selat Malaka nggak kita charge, nggak tahu betul apa salah?" kata Purbaya dalam aktivitas Simposium PT SMI 2026 di Ayana Midplaza, Jakarta, Rabu (22/4/2026) nan lalu.

Purbaya menilai konsep pemajakan terhadap jalur perdagangan bumi di Selat Malaka bisa dilakukan jika mau dengan kerja sama kolektif berbareng Malaysia dan Singapura nan terletak juga di area itu.

"Sekarang Iran mau charge kapal lewat Selat Hormuz. Kalau kita bagi tiga, Indonesia, Malaysia, Singapura, lumayan kan? Punya kita jalurnya paling besar, paling panjang," ujar Purbaya.

Meski demikian, Purbaya menganggap konsep pemajakan jalur itu belum tentu bisa dilakukan dan tidak mudah direalisasikan. Meskipun, porsi jalur perairan di Selat Malaka paling besar berada di wilayah Indonesia.

Di sisi lain, tetap dilansir dari Antara, Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakhrisnan mengatakan bahwa negara-negara Asia nan terletak di sepanjang Selat Malaka, mempunyai kepentingan strategis untuk menjaga jalur perairan Selat Malaka tetap terbuka. Pihaknya tidak mau menutup, mencegat, ataupun mengenakan biaya untuk kapal nan melintas di jalur tersebut.

"Hak untuk melintas dijamin untuk semua negara. Kami tidak bakal ikut serta dalam upaya apa pun untuk menutup, mencegat, alias mengenakan bea masuk di wilayah sekitar kami," kata Balakrishnan.

Selat Malaka merupakan salah satu jalur pelayaran internasional dan sah untuk dilewati menurut Pasal 37, 38, dan 39 UNCLOS nan telah diratifikasi oleh Indonesia.

(ily/hal)