Kontraktor Terancam Gulung Tikar Gegara Harga Minyak Meroket!

Ketua Umum Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI), Andi Rukman Nurdin Karumpa menyampaikan keprihatinan atas tekanan nan dihadapi sektor jasa bangunan nasional.

Kondisi ini terjadi akibat kenaikan biaya operasional dan dinamika kebijakan pengadaan proyek pemerintah. Andi menilai kondisi dunia nan berakibat pada kenaikan nilai energi, khususnya bahan bakar industri, telah memicu peningkatan biaya bangunan secara signifikan dalam beberapa bulan terakhir.

"Dalam periode Februari hingga April 2026, kami memandang kenaikan biaya bangunan dapat mencapai 3% hingga 8%, dan berpotensi meningkat lebih tinggi andaikan kondisi ini berlanjut," ujar Andi dalam keterangan tertulis, Sabtu (11/4/2026).

Kenaikan nilai solar industri, nan saat ini berada di kisaran Rp 21.000-Rp 23.000 per liter dari sebelumnya Rp 18.000-Rp 20.000, turut mendorong kenaikan nilai material seperti aspal, semen, dan baja.

Tekanan terhadap sektor bangunan tidak hanya berakibat pada margin keuntungan, tetapi juga berpotensi menakut-nakuti keberlangsungan usaha.

"Jika kondisi ini terus bersambung tanpa penyesuaian kebijakan, maka sigap alias lambat pelaku upaya konstruksi, khususnya skala mini dan menengah, bakal mengalami kesulitan apalagi berpotensi berakhir beroperasi," ungkap Sekjen GAPENSI.

Penyesuaian Harga Tender

Menanggapi kondisi tersebut, GAPENSI meminta pemerintah untuk segera melakukan penyesuaian nilai (eskalasi) terhadap proyek-proyek nan belum dikontrak, mengingat nilai referensi nan digunakan tetap berasas kondisi tahun sebelumnya.

Sekretaris Jenderal GAPENSI, La Ode Safiul Akbar, menegaskan bahwa tanpa adanya penyesuaian harga, kontraktor berpotensi mengalami kerugian nan signifikan.

"Kami meminta agar proyek nan belum berkontrak diberikan ruang untuk penyesuaian nilai agar pelaku upaya tidak menanggung beban biaya nan tidak sesuai dengan kondisi riil saat ini," ujarnya.

Bersambung ke laman berikutnya. Langsung klik

Distribusi Proyek

GAPENSI menekankan pentingnya pemerataan kesempatan kerja bagi pelaku upaya bangunan nasional, khususnya personil asosiasi. Beberapa poin utama nan disampaikan:
- Proyek bangunan sebaiknya ditenderkan secara terbuka, bukan melalui skema swakelola dalam skala besar
- Paket pekerjaan berbobot besar diharapkan dapat melibatkan swasta nasional, bukan hanya BUMN
- Praktik swakelola dinilai berpotensi menghalang partisipasi kontraktor dan menimbulkan ketidakpastian pembayaran

GAPENSI mengingatkan bahwa kekuasaan skema tertentu dapat berakibat pada menurunnya jumlah pelaku upaya konstruksi, nan tercermin dari penurunan jumlah personil secara nasional dalam beberapa tahun terakhir.

Dorong Pemerataan dan Kolaborasi

"Kami berambisi proyek-proyek besar juga dapat melibatkan swasta nasional, sehingga tidak terjadi ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan hingga ke daerah," tutup Andi Rukman.

(ily/hns)