Jakarta, CNN Indonesia --
Presiden Amerika Serikat Donald Trump memutuskan untuk memperpanjang gencatan senjata dengan Iran tanpa pemisah waktu, setelah gencatan senjata tahap pertama berhujung pada Rabu (22/4).
Keputusan Trump memperpanjang gencatan senjata dilakukan pada Selasa (21/4) alias beberapa jam sebelum masa bertindak berakhir, demi memungkinkan kedua negara melanjutkan negosiasi damai.
Dalam sebuah pernyataan, Trump mengatakan bahwa dia telah menyetujui permintaan Pakistan selaku negara mediator, untuk menunda serangan lanjutan terhadap Iran.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia mengeklaim keputusannya memperpanjang gencatan senjata lantaran pemerintah Iran saat ini "sangat terpecah belah, dan itu tidak mengejutkan". Hal ini merujuk pada tewasnya beberapa pemimpin Iran, termasuk Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei.
Sebelumnya pada Selasa (21/4), instansi buletin semi-resmi Tasnim mengatakan Iran telah memberi tahu Pakistan bahwa mereka tidak bakal mengirimkan delegasi untuk berbincang dengan AS.
"Terlepas dari semua pemberitaan media dan spekulasi oleh pejabat AS, tim negosiasi Iran, lantaran beragam alasan, telah memberi tahu pihak AS lewat Pakistan, bahwa mereka tidak bakal menghadiri pembicaraan di Islamabad," demikian laporan Tasnim.
"Untuk saat ini, tidak ada prospek untuk berperan-serta dalam pembicaraan," lanjut laporan tersebut.
Lantas kenapa Iran seperti "jual mahal" untuk kembali bermusyawarah dengan AS?
Peneliti senior di Pusat Studi Strategis Timur Tengah, Abas Aslani, mengatakan AS entah bagaimana, telah salah menafsirkan musyawarah kelembagaan di Teheran sebagai keretakan alias perpecahan.
"Ada jalur nan jelas untuk keputusan sebesar ini," kata Aslani kepada Al Jazeera.
"Dan itu adalah Dewan Keamanan Nasional Tertinggi, nan terdiri dari presiden, ketua parlemen, kepala kehakiman, personil kabinet, dan komandan berkedudukan tinggi. Mereka mengambil keputusan, dan biasanya, pemimpin mendukung keputusan tersebut," kata dia.
Aslani mengatakan ini bukanlah sesuatu nan diputuskan secara spihak oleh satu perseorangan alias faksi. Dia menyebut ini adalah keputusan nan dibuat berasas konsensus.
"Dalam kasus pergi ke Islamabad (Pakistan) dan bermusyawarah dengan AS, telah ada persatuan di antara beragam pejabat dari reformis hingga konservatif, dari kabinet hingga lembaga pemerintah," kata Aslani.
"Semua sepakat untuk tidak pergi ke Islamabad, sampai AS mencabut blokade angkatan laut," imbuhnya.
Aslani menilai para pejabat Iran kemungkinan berpikir bahwa menghadiri pembicaraan, dengan blokade nan tetap berlaku, bakal menjadi tanda kelemahan.
"Dan itu bakal menjadi lampu hijau bagi AS untuk melanggar ketentuan gencatan senjata, alias dengan langkah apa pun untuk mundur dari kerangka negosiasi, nan dengan langkah apa pun tidak bakal kondusif untuk obrolan nan bermakna," ujar Aslani.
Sementara itu master kebijakan luar negeri AS, Barbara Slavin, menilai keputusan Trump memperpanjang gencatan senjata sebagai langkah untuk menutupi rasa malu.
"Perang ini tidak melangkah seperti nan dia harapkan sejak awal, dan Iran telah menemukan daya tawar baru melalui kendalinya atas Selat Hormuz," ujar Slavin.
Ia menambahkan, Amerika semestinya "melepaskan tuntutan maksimalisnya" dan menawarkan kepada Iran "semacam isyarat bahwa Washington sungguh serius mencari penyelesaian."
(dna)
Add
as a preferred source on Google
2 minggu yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·