Jakarta -
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) buka bunyi soal berita tutupnya PT Krakatau Osaka Steel (KOS). Kemenperin menyampaikan keprihatinan atas kondisi nan dialami PT KOS nan menghentikan aktivitas produksi pada akhir April 2026 dan bakal menutup seluruh aktivitas usahanya pada Juni 2026.
Momen haru perpisahan tenaga kerja PT KOS viral di media sosial. Dalam video nan beredar, tampak para tenaga kerja saling berpelukan dan menyampaikan salam perpisahan satu sama lain.
Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arief menyebut Industri baja nasional memang tengah mengalami tantangan besar di tengah tekanan global, mulai dari kelebihan pasokan, banjir produk impor murah, hingga melemahnya permintaan domestik. Kondisi ini berakibat langsung pada penurunan keahlian sejumlah pelaku industri dalam negeri.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami turut prihatin atas kondisi nan dihadapi para pekerja PT Krakatau Osaka Steel. Pemerintah memahami bahwa keputusan ini memberikan akibat sosial dan ekonomi nan tidak ringan. Oleh karena itu, kami mengimbau kepada perusahaan untuk memenuhi hak-hak pekerja nan terdampak sesuai dengan peraturan perundang-undangan," ujar Febri dalam keterangan tertulis, Selasa (5/5/2026).
Berdasarkan info nan disampaikan perusahaan, keputusan penghentian produksi tersebut telah ditetapkan melalui rapat Dewan Direksi pada 23 Januari 2026. PT KOS mengungkapkan bahwa perusahaan telah mengalami kerugian sejak tahun 2022, seiring dengan penurunan keahlian upaya nan terus berlanjut.
Lebih lanjut, penurunan permintaan baja bangunan di pasar domestik serta meningkatnya persaingan dengan produk baja impor berbobot lebih murah menjadi aspek utama nan memengaruhi kondisi tersebut.
Produsen baja global, khususnya dari China, mempunyai kelebihan dari sisi skala produksi dan efisiensi biaya, sehingga bisa menawarkan nilai nan lebih kompetitif di pasar internasional, termasuk Indonesia.
"Kondisi ini menempatkan industri baja nasional pada posisi nan sulit. Di satu sisi, produsen dalam negeri berkomitmen menjaga kualitas produk, namun di sisi lain kudu menghadapi tekanan nilai dari produk impor nan lebih rendah. Situasi ini semakin diperberat oleh melemahnya permintaan domestik, khususnya dari sektor konstruksi," jelas Febri.
Febri menambahkan, kesulitan nan dihadapi PT Krakatau Osaka Steel merupakan hasil kombinasi dari beragam faktor, bukan semata-mata disebabkan oleh aspek internal perusahaan.
"Selain keterbatasan diversifikasi produk, penurunan permintaan dan tekanan impor baja murah, kondisi kelebihan pasokan di tingkat dunia juga turut memengaruhi daya saing perusahaan," ungkapnya.
Dalam rangka mendukung keberlangsungan industri baja nasional, Kemenperin telah melakukan beragam langkah strategis, antara lain melalui pengendalian impor produk baja dan turunannya melalui pemberlakuan lartas.
Kemudian pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib untuk baja batangan, penyediaan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT), serta pemberian tarif bea masuk nol persen untuk bahan baku billet.
Namun demikian, berkaca pada kondisi nan dialami PT Krakatau Osaka Steel, Kemenperin menilai tetap diperlukan penguatan kebijakan perlindungan dan pengembangan industri baja nasional.
"Kami bakal melakukan kajian secara komprehensif guna merumuskan strategi nan lebih efektif dalam menjaga keberlanjutan industri baja dalam negeri," tegas Febri.
Secara global, industri baja saat ini menghadapi tantangan berupa kelebihan pasokan serta praktik perdagangan dengan nilai rendah, terutama dari China. Berbagai negara telah merespons kondisi tersebut dengan kebijakan perlindungan industri, seperti penerapan tarif bea masuk dan instrumentrade remedies.
Beberapa negara juga mendorong reformasi industri melalui peningkatan efisiensi, kapabilitas produksi, serta penemuan teknologi.Kemenperin bakal terus memperkuat daya saing industri baja nasional melalui penguatan penerapan kebijakan pengendalian impor, ekspansi pemberlakuan SNI wajib, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri.
"Keberhasilan penguatan industri baja nasional memerlukan support seluruh pemangku kepentingan, baik dari pemerintah, pelaku industri, maupun masyarakat. Selain itu, dinamika geopolitik global, struktur biaya produksi, serta tingkat permintaan domestik juga bakal sangat memengaruhi efektivitas kebijakan nan dijalankan," tutup Febri.
(acd/acd)
2 jam yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·