Kebutuhan Dasar Terganggu, Dprd Kalteng Minta Pemprov Penuhi Kebutuhan Dasar Warga

PALANGKA RAYA – Wakil Ketua (Waket) III DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Junaidi, menyoroti sejumlah pelayanan publik pada sektor krusial nan saat ini dinilai tetap terganggu. Ia mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng untuk memprioritaskan pemenuhan empat kebutuhan dasar masyarakat Bumi Tambun Bungai.

​Menurut Junaidi, sektor-sektor esensial seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga perekonomian wilayah saat ini tetap menyisakan banyak pekerjaan rumah (PR) besar nan kudu segera dibenahi bersama.

“Kita sama-sama tau kan bahwa kebutuhan dasar kita ada terganggu, kan bagian pendidikan, bagian kesehatan bagian prasarana apalagi bagian ekonomi. Artinya banyak PR nan memang kudu kita benahi berbareng dalam rangka apa, minimal memenuhi empat perihal dasar kebutuhan masyarakat Kalteng, dan itu nan kudu kita benahi sekarang,” ujar Junaidi, Kamis, 25 Juni 2026.

Politisi Fraksi Demokrat ini menekankan bahwa pemerintah wilayah kudu konsentrasi menyelesaikan persoalan riil di tingkat lokal terlebih dulu sebelum mengalihkan perhatian pada kebijakan eksternal lainnya. Baginya, pemenuhan hak-hak dasar masyarakat Kalteng merupakan prioritas utama nan tidak bisa ditunda.

“Kalau masalah lain kebijakan pusat kan kita ikut aja. Cuman harapannya kebutuhan masyarakat Kalteng itu nan kudu kita penuhi semua dulu dan ini menjadi koreksi kita bersama,” tuturnya.

Lebih lanjut, Junaidi mencontohkan beberapa persoalan nyata nan kerap dikeluhkan oleh masyarakat di lapangan, mulai dari kondisi prasarana nan jelek hingga tingginya nomor Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

“Kan banyak ribut jalan-nya nan rusak, bolong-bolong, PHK dimana-mana dan pengangguran. Kita suka tidak suka naik kan anggkanya,” jelasnya.

​Ia mengingatkan, melonjaknya nomor pengangguran secara otomatis bakal berakibat lurus pada meningkatnya nomor kemiskinan akibat minimnya kesempatan dan lapangan pekerjaan nan tersedia bagi masyarakat.

“Selama tingkat pengangguran bertambah, kemudian kesempatan pekerjaan berkurang, nomor kemiskinan pasti bertambah. Tidak mungkin tidak bekerja jadi kaya.
Kemudian sektor-sektor gimana kita memenuhi bagian ekonomi, salah satu sektornya bagimana masyarakat kita bekerja itu kudu menjadi pemikiran kita bersama,” pungkasnya.

(Syauqi)