Kai-pelni Lapor Ke Dpr Dana Pmn Buat Beli Krl Hingga Kapal

Jakarta -

Komisi XI DPR menyetujui laporan realisasi penyertaan modal negara (PMN) terhadap empat Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Berdasarkan hasil rapat dengar pendapat (RDP), keempat BUMN tersebut telah merealisasikan biaya PMN untuk mengoptimalkan layanan.

Pertama, PMN untuk KAI dialokasikan untuk menambah kereta rel listrik (KRL) baru dan melakukan retrofit armada sesuai rencana upaya perusahaan. Langkah ini krusial dilakukan untuk mengurangi efektivitas investasi pemerintah.

"PT Kereta Api Indonesia (Persero) mengoptimalkan PMN tunai tahun 2025 untuk mendukung tahapan pengadaan KRL baru dan retrofit armada, serta dioptimalkan sesuai rencana upaya dan agenda penyelenggaraan proyek nan telah ditetapkan, sehingga tidak berakibat pada ketergantungan pelayanan publik dan menimbulkan idle fund nan mengurangi efektivitas investasi pemerintah," ungkap Ketua Komisi XI DPR, Misbakhun, dalam RDP di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2026).

Kedua, penyerapan PNM PT Industri Kereta Api (Persero) alias INKA dialokasikan untuk mendukung transformasi industri dengan melakukan modernisasi akomodasi produksi, pengembangan teknologi, dan integrasi transformasi digital.

Dalam perihal ini, Misbakhun menegaskan transformasi industri dilakukan untuk pemenuhan sarana dan meningkatkan daya saing kereta api domestik. Namun dia menekankan, unit kereta api kudu sesuai ketentuan tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

"PT Industri Kereta Api (Persero) mengoptimalkan penggunaan BMN Tunai Tahun 2025 untuk mendukung transformasi industri melalui modernisasi akomodasi produksi, pengembangan teknologi, dan integrasi transformasi digital guna pemenuhan sarana kereta api dalam negeri," tegasnya.

Sementara itu, PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) alias Pelni menyerap biaya PMN untuk memenuhi kebutuhan moda transportasi laut. Misbakhun menekankan pemenuhan ini kudu berorientasi terhadap keselamatan hingga peningkatan layanan.

"PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) mengoptimalkan penggunaan BMN Tahun 2025 untuk pengadaan armada kapal penumpang baru sesuai tampilan nan ditentukan," jelasnya.

Sedangkan untuk PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) telah memitigasi kenaikan suku kembang Bank Indonesia (BI) agar tidak mempengaruhi pembiayaan rumah subsidi. Misbakhun juga menekankan, keempat BUMN diwajibkan menyampaikan laporan berkala kepada Komisi XI mengenai realisasi PNM.

"Komisi XI DPR RI mengapresiasi efektivitas penyelenggaraan penyertaan modal negara tunai Tahun 2026 terhadap PT Kereta Api Indonesia, PT Pelayaran Indonesia (Persero), PT Industri Kereta Api (Persero), dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) secara tepat guna, transparan, dan akuntabel," pungkasnya

(acd/acd)