Insentif Investasi Dirombak, Proyek Serap Tenaga Kerja Jadi Prioritas

Jakarta -

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani mengatakan saat ini pemerintah sangat terbuka memberikan insentif fiskal untuk sektor-sektor investasi padat karya.

"Jadi parameter kita tidak semata-mata insentif itu kita berikan lantaran investasi nan besar, tapi kita lihat juga adalah dari segi penyerapan tenaga kerjanya. Nah itu juga menjadi perihal nan sangat-sangat krusial dalam rangka kita memberikan fiscal incentives ke depannya," kata Rosan dalam konvensi pers di kantornya, Jakarta Selatan, Kamis (23/4/2026).

Dalam konteks ini, Rosan mencontohkan proyek investasi pengolahan kelapa senilai US$ 100 juta di Morowali nan saat ini proses pembangunannya nyaris rampung berpotensi untuk mendapatkan insentif dari pemerintah.

Sebab meski dilihat dari nominal investasi nan dikeluarkan tidak tergolong besar dibandingkan dengan proyek hilirisasi lain, namun proyek tersebut mencatatkan rasio pembuatan lapangan kerja nan luar biasa hingga 10 ribu orang.

"Saya mencontohkan investasi kelapa, US$ 100 juta di Morowali nan InsyaAllah nyaris selesai ini. Ini investasi nan US$ 100 juta, tapi kita lihat penyerapan tenaga kerjanya mencapai 10 ribu orang. Nah ini dari segi investasi tidak besar, tapi penyerapan tenaga kerjanya sangat tinggi," paparnya.

Menurut laki-laki nan juga menjabat sebagai CEO Danantara ini, di masa lampau dengan skala nilai investasi sebesar ini mungkin belum dilirik untuk mendapatkan akomodasi kemudahan fiskal dari negara. Namun, dengan akibat penyerapan tenaga kerja nan begitu besar, pemerintah sekarang membuka kesempatan lebar untuk memberikan insentif.

"Mungkin dulu tidak mendapatkan insentif, tapi jika kita lihat seperti ini, mungkin US$ 100 juta ya akhirnya kita bisa potensi memberikan insentif juga. Hal-hal seperti itu, dan jika kita lihat kembali penyerapan tenaga kerja menjadi hal-hal nan sangat krusial nan kita konsiderasi untuk memberikan insentif," ujar Rosan.

Meski begitu, menurutnya jika ekosistem industri mengenai sudah terbangun dengan baik, maka pemerintah bakal mengevaluasi kembali apakah pemberian insentif itu tetap perlu alias tidak. Sehingga tidak ada agunan apakah insentif nan diberikan bakal terus bersambung alias sewaktu-waktu dialihkan ke sektor investasi lainnya.

"Apabila ekosistemnya sudah terbentuk, sudah melangkah ya tentunya secara berjenjang kita bakal melihat, mengevaluasi apakah kita tetap tetap berikan insentif-insentif itu," tandasnya.

(igo/fdl)