Hnw Dorong Gencatan Senjata As-iran Diperluas Ke Palestina

Jakarta -

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Hidayat Nur Wahid, menyambut baik keberhasilan Pakistan dalam menghadirkan kesepakatan gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran. Ia menilai langkah tersebut krusial untuk mencegah pecahnya perang bumi ketiga serta menekan potensi krisis ekonomi global.

Menurutnya, kesepakatan itu juga berkedudukan dalam menjaga kelangsungan ibadah haji dan menjamin keselamatan calon jemaah, sekaligus mengurangi jatuhnya korban dari kalangan sipil. Wajar jika keberhasilan awal prakarsa Pakistan itu didukung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, Organisasi Kerja Sama Islam, Uni Eropa dan masyarakat Internasional lainnya.

HNW nan merupakan sapaan akrabnya kemudian mengusulkan agar gencatan senjata tersebut dapat betul-betul efektif menciptakan perdamaian di kawasan. Ia menilai, pembahasan lanjutan di Islamabad pada 10 April 2026 perlu memperluas cakupan kesepakatan.

Ia mendorong agar selain mencakup penghentian serangan Israel terhadap Lebanon, juga meliputi penghentian serangan ke negara-negara Teluk serta penghentian serangan Israel terhadap Palestina, termasuk di Gaza dan West Bank, serta pembukaan kembali Masjid Al Aqsha.

"Poin-poin tersebut sangat krusial agar gencatan senjata dapat terlaksana dengan maksimal, dan perdamaian betul-betul terwujud, maka semestinya poin-poin itu dapat menjadi pembahasan krusial dalam negosiasi lanjutan nan bakal berjalan di Islamabad, Pakistan, pada 10 April 2026," ujar HNW, dalam keterangan tertulis, Kamis (9/4/2026).

Lebih lanjut, HNW menilai poin-poin tersebut perlu dijadikan tambahan dalam pembahasan lanjutan, di samping 10 poin proposal nan telah diajukan oleh Iran sebagai dasar negosiasi dengan Amerika Serikat.

"Jadi, gencatan senjata bukan hanya antara AS dan Iran dan meliputi Lebanon, tapi juga meliputi Negara-Negara Teluk nan juga terdampak langsung akibat dari saling serang antara AS/Israel dan Iran. Itulah nan secara terbuka juga disuarakan oleh Kemenlu Qatar, Arab Saudi, Kuwait dan Oman," sambungnya.

"Selain itu, lantaran terus berlangsungnya serangan Israel atas Gaza, West Bank dan Penutupan Masjid Al Aqsha, maka gencatan senjata itu juga perlu secara definitif juga meliputi penghentian serangan bersenjata atas Palestina dan penghentian Israel nan terus menutup Masjid Al Aqsha. Usulan ini juga telah disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Palestina," tambahnya.

HNW berambisi Pemerintah Indonesia dapat turut berkedudukan dalam mendukung prakarsa perdamaian tersebut. Ia menilai, Indonesia mempunyai posisi strategis dalam mendorong terciptanya perdamaian nan lebih luas.

"Agar perdamaian dapat betul-betul terwujud bukan hanya antara AS dan Iran, tapi juga secara menyeluruh, selain gencatan senjata itu mencakup Lebanon, juga mencakup negara-negara Teluk dan Palestina termasuk untuk pembukaan kembali masjid Al Aqsha," tuturnya.

Menurutnya, meski Indonesia tidak berbatasan langsung dengan Iran, bukan berfaedah tidak dapat berkontribusi dalam upaya mewujudkan perdamaian bumi sesuai petunjuk konstitusi.

"Pemerintah, terutama melalui Kementerian Luar Negeri bisa menjalin komunikasi nan lebih intensif dengan Pakistan, Iran dan AS, agar proses diplomasi dan negosiasi wujudkan gencatan senjata bisa melangkah dengan produktif dan menyeluruh apalagi bukan hanya untuk 14 hari, melainkan nan permanen minimal hingga selesainya musim haji 2026, dan agar dampaknya meluas bukan hanya gencatan senjata meliputi Lebanon tapi juga negara-negara Teluk dan Palestina termasuk penghentian penutupan Masjid Al Aqsha," ujarnya.

HNW juga menyoroti peran Presiden Prabowo Subianto nan dinilai mempunyai komunikasi baik dengan Presiden AS Donald Trump sebagai kesempatan untuk memperkuat diplomasi.

"Bila memang tidak memungkinkan berkedudukan secara langsung sebagaimana nan dilakukan Pakistan saat ini, setidaknya pemerintah Indonesia bisa menguatkan alias mengusulkan memperkaya cakupan gencatan senjata tersebut agar terciptalah perdamaian meluas dan abadi, setidaknya di area Teluk dan Timur Tengah lantaran salah satu poin utama ketentuan Konstitusi ialah perdamaian dengan terwujudnya kemerdekaan bangsa dan negara Palestina," jelasnya.

"Poin ini nan semestinya tidak boleh luput untuk dibahas pada saat proses negosiasi lanjutan dalam mewujudkan gencatan senjata nan permanen di Islamabad pada 10 April 2026 nan bakal datang," tambahnya.

Di sisi lain, HNW juga mengingatkan Presiden AS Donald Trump agar lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan, khususnya mengenai dinamika di Timur Tengah nan melibatkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

"Hal ini terbukti bahwa saat ini satu-satunya pihak nan tidak menyukai gencatan senjata AS-Iran nan meliputi Lebanon adalah Israel. Bahkan, info nan disampaikan oleh Pakistan dan Turki, Israel berupaya mensabotase perundingan tenteram nan diprakarsai Pakistan tersebut dengan terus melakukan serangan khususnya terhadap Lebanon. Fakta ini makin menambah bukti bahwa biang kerok ketidakstabilan dan ketidakdamaian di area di Timur Tengah dan negara Arab adalah Israel," tuturnya

"Jadi, sikap Presiden Trump nan akhirnya bersedia hadirkan gencatan senjata dengan Iran dan menyetujui proposal nan disampaikan oleh Pakistan ini, bagaimanapun perlu disambut baik. Dan semoga Presiden Trump ke depan dapat berpikir lebih bening sebelum bertindak, dan betul-betul dapat menekan Israel agar dapat hadirkan perdamaian, tidak malah terjebak dalam 'permainan' Netanyahu nan tidak menginginkan "peace" justru menginginkan perang terus berjalan sebagaimana nan terus dia lakukan atas Lebanon dan Palestina," pungkasnya.

(ega/ega)