1 minggu yang lalu
PALANGKA RAYA – Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah mengambil langkah sigap dan strategis dalam menyikapi kenaikan nilai serta kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) nan berakibat langsung terhadap operasional pikulan orang dan peralatan di wilayah Kalimantan Tengah.
Rapat dibuka langsung oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah dan dihadiri oleh beragam pemangku kepentingan, antara lain unsur pemerintah daerah, abdi negara penegak hukum, lembaga vertikal, BUMN, perbankan, asosiasi angkutan, hingga para operator perusahaan otobus se-Kalimantan Tengah, dalam rapat koordinasi lintas sektor nan digelar di Aula Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah Kamis 23 April 2026
Dalam rapat tersebut disampaikan bahwa persoalan utama nan dihadapi saat ini adalah sering habisnya stok BBM subsidi jenis biosolar di sejumlah SPBU akibat praktik pelangsiran dan penyalahgunaan, sehingga pikulan umum berizin terpaksa menggunakan BBM non-subsidi dengan nilai nan jauh lebih tinggi.
Kondisi ini berakibat pada meningkatnya biaya operasional serta berpotensi mendorong kenaikan tarif pikulan penumpang hingga 15–20 persen dan memicu tekanan inflasi daerah.
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah, Yulindra Dedy, menegaskan bahwa pemerintah wilayah berkomitmen untuk melindungi keberlangsungan jasa transportasi publik dan kepentingan masyarakat luas.
“Angkutan umum, khususnya bus dan pikulan berizin, kudu menjadi prioritas dalam penyaluran BBM subsidi. Pemerintah wilayah melalui Dinas Perhubungan bakal terus berkoordinasi dengan Pertamina, BPH Migas, Organda, serta abdi negara penegak hukum agar penyaluran BBM tepat sasaran dan tidak disalahgunakan,” ucapnya.
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah mendorong adanya penetapan SPBU tertentu nan memprioritaskan pikulan umum resmi, pengamanan pengedaran BBM di lapangan, serta percepatan pembaruan sistem barcode BBM subsidi nan terintegrasi dengan info KIR kendaraan.
“Rapat juga menghasilkan sejumlah langkah konkret, baik jangka pendek maupun menengah. Dalam jangka pendek, disepakati perlunya prioritisasi alokasi kuota harian BBM subsidi bagi pikulan umum resmi di SPBU tertentu, disertai pengawasan terpadu oleh Dishub, Organda, Pertamina, dan kepolisian,” tambahnya.
Sementara itu, solusi jangka menengah difokuskan pada penyempurnaan sistem pendaftaran barcode BBM dengan persyaratan manajemen nan lebih ketat serta penguatan payung kebijakan daerah.
“Langkah-langkah ini krusial agar tidak terjadi lonjakan tarif pikulan nan memberatkan masyarakat serta untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah,” lanjutnya.
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah bakal terus menjadi garda terdepan dalam memastikan pelayanan transportasi publik tetap melangkah aman, lancar, dan terjangkau.
“Melalui koordinasi lintas sektor nan solid, Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah optimistis persoalan BBM dapat ditangani secara bertahap, sehingga roda transportasi dan pengedaran logistik di Kalimantan Tengah tetap melangkah optimal,” ungkapnya. (yud)
English (US) · 
Indonesian (ID) ·