Bos Bpom Dihubungi Bgn Soal Anggaran Awasi Mbg: Katanya Sabar, Dalam Waktu Dekat

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM RI) Taruna Ikrar mengungkapkan anggaran sebesar Rp700 miliar untuk pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga sekarang belum juga cair. Padahal, biaya tersebut sudah dianggarkan sejak pertengahan 2025 melalui skema swakelola jenis 2 dari APBN.

Taruna menyebut dirinya sudah mendapat komunikasi langsung dari Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, nan meminta agar BPOM bersabar menunggu proses pencairan.

"Saya sudah dapat telepon langsung dari Pak Dadan. Katanya sabar Pak Kepala, dalam waktu dekat," beber Taruna di Gedung Garuda BPOM RI, Jakarta Pusat, Selasa (28/4/2026).

Taruna menjelaskan biaya swakelola jenis 2 mempunyai sistem berbeda dibanding anggaran langsung dari APBN. Dalam skema ini, biaya tidak langsung ditransfer ke BPOM, melainkan melalui BGN terlebih dulu sebelum akhirnya disalurkan ke lembaganya.

Menurutnya, perihal ini menjadi salah satu argumen keterlambatan pencairan.

"Kalau APBN biasa, langsung dari bendaharawan negara ke bendaharawan BPOM. Tapi jika swakelola, biaya itu ke BGN dulu, baru ke kami. Jadi memang ada proses tambahan," jelasnya.

Ia menegaskan, keterlambatan tersebut bukan lantaran halangan serius, melainkan lebih pada aspek manajemen dan prioritas anggaran pemerintah.

"Bukan hambatan, tapi lebih ke proses dan prioritas. Kami mengerti kondisi itu. Mudah-mudahan bulan depan sudah cair," katanya.

Di tengah keterbatasan anggaran, BPOM tetap menjalankan kegunaan pengawasan, termasuk melakukan pengetesan terhadap kasus keracunan dalam program MBG. Taruna memastikan bahwa pihaknya telah turun langsung ke lapangan untuk melakukan sampling dan uji laboratorium guna mengetahui penyebab (etiologi) keracunan.

"Untuk memastikan penyebab keracunan, kami sudah lakukan pengetesan menggunakan anggaran internal BPOM. Itu krusial untuk pencegahan ke depan," ujarnya.

Ia menambahkan, langkah tersebut juga diikuti dengan edukasi kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar kejadian serupa tidak terulang.

Meski pengetesan kasus telah dilakukan, Taruna mengakui bahwa sistem surveillance alias pemantauan menyeluruh berbasis info statistik belum melangkah optimal.

Hal ini disebabkan keterbatasan anggaran nan dibutuhkan untuk menjalankan metode tersebut secara komprehensif.

"Surveillance itu butuh biaya besar lantaran berbasis info populasi, bukan sporadis. Itu nan belum bisa kami lakukan secara penuh," jelasnya.

Meski begitu, BPOM tetap menjalankan beragam langkah mitigasi, termasuk pencegahan, edukasi, serta penguatan sistem pengawasan di lapangan.

Taruna menegaskan BPOM berkomitmen penuh menjalankan mandat pengawasan program MBG sesuai pengarahan Presiden. Bahkan, ke depan pihaknya berencana membikin sistem pengelompokkan kualitas SPPG, mulai dari kategori sangat baik hingga cukup baik.

"Ini bukan hanya komitmen pimpinan, tapi seluruh lembaga. Kami bakal kawal maksimal program makan bergizi gratis," tegasnya.

Ia pun optimistis pencairan anggaran bakal segera terealisasi dalam waktu dekat.

"Intinya tinggal tunggu waktu. Insyaallah tidak ada hambatan lain," tutup Taruna.

(naf/naf)