Bgn Suspend Ratusan Dapur Mbg, Ini Biang Keroknya

Jakarta -

Badan Gizi Nasional (BGN) kembali menghentikan sementara operasional (suspend) ratusan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sejumlah wilayah. Langkah ini diambil usai ditemukan beragam pelanggaran standar kualitas dan keamanan pangan dalam pelaksanan program makan bergizi cuma-cuma (MBG).

Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II BGN, Albertus Doni Dewantoro, melaporkan bahwa hingga saat ini jumlah SPPG nan dihentikan sementara di Pulau Jawa (Wilayah II) telah mencapai 362 unit. Dalam laporan periode 6 hingga 10 April 2026, terdapat tambahan 41 SPPG nan dikenakan hukuman penghentian sementara.

"Sampai hari ini, SPPG di Wilayah II nan disuspend berjumlah 362 SPPG. Laporan minggu ini, tanggal 6 -10 April, SPPG nan disuspend sebanyak 41 SPPG. Penindakan ini merupakan bagian dari komitmen BGN dalam menjaga kualitas layanan, keamanan pangan, serta tata kelola operasional di lapangan," ujar Doni, dalam keterangannya, dikutip Minggu (12/4/2026).

Dari rincian laporan, pada Senin (6/4) terdapat 9 SPPG nan di-suspend dengan beragam temuan pelanggaran, seperti tidak adanya pengawas gizi dan finansial di Bogor, menu nan tidak layak di Brebes, serta sejumlah dapur di Jawa Timur nan tetap dalam tahap renovasi.

Tidak ada penambahan kasus pada Selasa (7/4). Namun pada Rabu (8/4), jumlah penindakan meningkat menjadi 15 SPPG di beragam daerah. Selain aspek renovasi, ditemukan pula dugaan kejadian menonjol (KM) berupa gangguan pencernaan di Cimahi, persoalan manajemen organisasi di Kendal, serta ketiadaan pengawas gizi di Purworejo.

Selanjutnya pada Kamis (9/4), sebanyak 14 SPPG kembali disuspend. Permasalahan nan ditemukan meliputi aspek sumber daya manusia (SDM) di Jakarta Selatan, serta dugaan gangguan pencernaan di Bogor, Tasikmalaya, dan Bantul, di samping pembaharuan nan tetap mendominasi.

Kemudian, pada Jumat (10/4), terdapat 3 SPPG nan ditindak, dengan temuan berupa pembaharuan nan belum selesai, dugaan gangguan pencernaan di Mojokerto, serta menu tidak layak di Sampang.

Sementara itu, wilayah Indonesia bagian timur, BGN juga melakukan langkah serupa. Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah III BGN, Rudi Setiawan, menyebut bahwa dari total sekitar 4.300 SPPG, sebanyak 165 unit telah di-suspend lantaran tidak mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) serta belum mempunyai instalasi pengolahan air limbah (IPAL).

Ia menegaskan kebijakan suspend ini merupakan langkah korektif untuk memastikan seluruh SPPG memenuhi standar nan telah ditetapkan.

"Seluruh dapur nan disuspend diwajibkan melakukan pembenahan sebelum dapat kembali beroperasi, demi menjamin keamanan pangan dan kualitas jasa bagi masyarakat," ujar Rudi.

(acd/acd)