Bgn Jelaskan Awal Mula Anggaran Motor Listrik Untuk Kepala Sppg

Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan pengadaan motor listrik telah direncanakan dalam kerangka anggaran dan bukan program baru.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengatakan perihal itu menjadi bagian dari anggaran tahun 2025 untuk mendukung operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya mobilitas Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.

"Pengadaan motor listrik ini sudah direncanakan dalam anggaran tahun 2025 sebagai bagian dari support operasional Program MBG," beber Dadan di Jakarta, Selasa (7/4).

Ia menjelaskan, meskipun masuk dalam anggaran 2025, realisasi pengadaan secara administratif dan finansial dilakukan pada 2026 lantaran mengikuti sistem resmi pemerintah.

Menurut Dadan, pada akhir 2025 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah mengusulkan Surat Perintah Membayar (SPM) sehingga anggaran masuk ke Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA). Mekanisme ini merujuk pada PMK 84 Tahun 2025 dengan sistem pembayaran dua tahap, ialah 60 persen pada tahap pertama dan pelunasan setelah pekerjaan selesai 100 persen.

Namun hingga pemisah akhir 20 Maret 2026, penyedia hanya bisa menyelesaikan 85,01 persen alias sebanyak 21.801 unit dari total 25.644 unit nan dikontrakkan. Sisa biaya nan telah ditampung kemudian dikembalikan ke kas negara.

Dengan begitu, realisasi pengadaan motor listrik tercatat sebanyak 21.801 unit. Dadan menegaskan info nan menyebut jumlah mencapai 70.000 unit tidak benar.

BGN juga menyatakan bahwa seluruh motor listrik nan diproduksi merupakan produk dalam negeri dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) sebesar 48,5 persen. Produksi dilakukan di akomodasi manufaktur nan berlokasi di Citeureup, Jawa Barat.

Ia menambahkan, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung industri nasional melalui pemanfaatan produk dalam negeri.

Saat ini, seluruh unit kendaraan tetap dalam proses penyelesaian manajemen sebagai Barang Milik Negara (BMN) sebelum didistribusikan kepada penerima manfaat. Distribusi bakal dilakukan secara berjenjang sesuai kebutuhan operasional di masing-masing wilayah.

BGN memastikan seluruh proses manajemen diselesaikan terlebih dulu agar penggunaan kendaraan melangkah tertib, transparan, dan akuntabel.

Sebelumnya, Dadan menyatakan pengadaan motor listrik tersebut ditujukan untuk menunjang operasional program MBG, terutama di wilayah nan susah dijangkau.

"Ini untuk menjangkau daerah-daerah nan sangat sulit, menjangkau desa-desa. Ini untuk menunjang operasional," kata Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (8/4/2026).

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan tidak ada penambahan pembelian motor listrik baru pada tahun ini. Ia mengatakan pengadaan tersebut merupakan bagian dari anggaran tahun sebelumnya.

"Yang tahun ini, tidak ada pembelian motor listrik baru untuk program," ujar Purbaya.

Ia juga menyebut realisasi pengadaan saat ini berada di kisaran 21.600 unit dari sasaran sekitar 24.400 unit. Adapun sisa pengadaan nan belum terealisasi bakal dibatasi.

"Sebagian sudah keluar, sisanya dibatasi," kata dia.

(naf/kna)