Begini Jurus Jaga Pertalite Agar Tepat Sasaran

Jakarta -

Pertamina Patra Niaga (PPN) buka bunyi soal hasil kajian INDEF pada 2023 nan menyebut sekitar 63% konsumen Pertalite berasal dari rumah tangga berpendapatan menengah ke atas.

Corporate Secretary PPN, Roberth M.V. Dumatubun menegaskan Pertamina terus berkomitmen dalam memastikan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi tepat sasaran.

Menurutnya, sejumlah langkah sudah diterapkan mulai Pertamina dari mulai penggunaan QR Code hingga pengawasan lintas lembaga.

"Dengan adanya QR Code, Pengawasan BPH Migas, penertiban dan penindakan abdi negara penegak norma terhadap pelaku penyelewengan, langkah pengawasan Pemda juga saya pikir ini adalah hal-hal nan dilakukan dalam rangka mewujudkan pengedaran tepat sasaran," ujar Roberth kepada detikcom, Kamis (23/4/2026).

Sebelumnya, dari kajian Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)tahun 2023 menunjukkan, sekitar 63% konsumen Pertalite berasal dari rumah tangga berpendapatan menengah ke atas.

Kepala Center of Industry, Trade and Investment Indef Andry Satrio Nugroho mengatakan semestinya BBM subsidi ini dikonsumsi oleh masyarakat nan betul memang membutuhkan, bukan masyarakat nan daya belinya tinggi.

"Berdasarkan kajian INDEF di tahun 2023, sekitar 63% dari mereka nan mengonsumsi Pertalite itu berasal dari rumah tangga berpendapatan menengah ke atas," ujar Andry dalam aktivitas Menuju Elektrifikasi Kendaraan Tanpa Boncor Anggaran di Jakarta, Kamis (23/4/2026).

Andry pun menyoroti kebijakan subsidi BBM di Indonesia nan saat ini tetap diberikan untuk komoditas. Menurutnya, pemberian subsidi pada komoditas berisiko memunculkan celah nan bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak nan tidak layak mendapatkan subsidi.

"Artinya pasti bakal dikonsumsi oleh masyarakat nan bukan seharusnya, masyarakat kelas menengah ke atas dalam perihal ini untuk Pertalite," ujar Andry.

Oleh lantaran itu, Andry mendorong pemberian subsidi ditujukan langsung kepada individu, buka lagi pada komoditasnya. Dengan begitu, masyarakat nan tidak bisa juga bisa membeli produk nan dikonsumsi oleh masyarakat mampu.

"Jangan sampai dipisahkan nan nggak bisa belinya Pertalite, nan bisa belinya Pertamax ke atas. Ini kan dari sisi kualitas saja berbeda," kata Andry.

Dia mengatakan ketika gejolak geopolitik terjadi seperti ini dampaknya tekanan fiskal Indonesia semakin besar lantaran pemerintah memperbesar subsidi agar BBM tak naik.

"Jadi ini nan tidak kita inginkan kedepannya. Kita inginkan bahwa semakin tahan daya di Indonesia, itu pastinya semakin tahan juga dari sisi fiskal," pungkas Andry.

(hrp/hns)