Bagaimana Nasib Nuklir Iran Usai Perjanjian Henti Perang Dengan As?

8 jam yang lalu

Jakarta, CNN Indonesia --

Salah satu poin dalam perjanjian tenteram antara Iran dan Amerika Serikat nan sudah ditandatangani pada Rabu (17/6) adalah Iran setuju untuk mengurangi kadar uranium mereka nan sudah diperkaya (enriched uranium).

Dalam salah satu poin nan disepakati tertulis, Iran tak bakal memperoleh dan mengembangkan senjata nuklir. Penekenan MoU dilakukan secara digital oleh Presiden AS Donald Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Trump menekennya di sela-sela pertemuan puncak G7 di Prancis.

Menurut salah satu pejabat, persetujuan itu mencerminkan kemenangan besar bagi Washington. Persoalan uranium Iran nan telah diperkaya memang menjadi salah satu rumor alot dalam perundingan AS-Iran.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Fakta bahwa mereka mengalah adalah kemenangan nan sangat-sangat besar bagi Amerika Serikat," kata pejabat tersebut dalam percakapan telepon dengan wartawan.

Bagaimana nuklir Iran?

Isu nuklir adalah nan paling alot dalam pembicaraan tenteram kedua negara. Menurut laporan The Wall Street Journal, Iran kemungkinan mengusulkan agar sebagian uranium nan sangat diperkaya bakal diencerkan, dan sisanya dipindahkan ke negara ketiga.

Dalam liputannya, The Guardian menjelaskan, proses pengayaan uranium untuk membikin daya nuklir sipil dan peledak nuklir pada dasarnya sama.

Secara umum diterima bahwa uranium nan diperkaya hingga 3,67 persen sudah cukup untuk daya nuklir sipil, sedangkan tingkat kemurnian 90% diperlukan untuk senjata nuklir. Setelah tingkat kemurnian mencapai 60 persen, seperti dalam kasus Iran, proses untuk mencapai 90 persen tidaklah lama.

Iran, tentu saja, beranggapan bahwa tidak ada misteri kenapa mereka memperkaya uranium hingga tingkat kemurnian nan tinggi ini. Hal itu merupakan bagian dari respons eskalasi nan jelas dan terencana terhadap tindakan Donald Trump nan secara sepihak menarik AS keluar dari perjanjian nuklir (JCPOA) pada tahun 2018, sebuah tindakan nan telah merampas keringanan hukuman nan telah dinegosiasikan Iran.

Lebih jauh lagi, Trump, dengan memberlakukan hukuman sekunder, membikin Eropa tidak mungkin berbisnis dengan Iran, nan merupakan faedah kedua nan direncanakan dari JCPOA.

Iran nan menganggap kepemilikan nuklir adalah nilai mati, sudah berjalan sejak awal revolusi. Pada Oktober 1978, dua pemimpin oposisi Iran terhadap Shah Iran nan didukung Inggris berjumpa di pinggiran kota Paris, Neauphle-le-Château, untuk merencanakan tahap akhir revolusi, sebuah revolusi nan setelah 46 tahun nan penuh peristiwa dan seringkali brutal, sekarang mungkin bakal segera berakhir.

Kedua laki-laki itu mempunyai sedikit kesamaan selain kewarganegaraan, usia, dan tekad mereka untuk menggulingkan shah dari kekuasaan.

Karim Sanjabi, pemimpin Front Nasional liberal sekuler, adalah mantan guru besar norma lulusan Sorbonne. Ayatollah Ruhollah Khomeini adalah tokoh Syiah terkemuka nan menentang monarki Iran sejak tahun 1960-an. Keduanya berumur 70-an pada saat itu.

Sanjabi tiba di Paris dengan draf deklarasi tujuan revolusi nan bakal dipimpin oleh kedua laki-laki tersebut.

Dokumen itu menyatakan bahwa revolusi bakal didasarkan pada dua prinsip: demokratis dan Islami. Namun, Sanjabi kemudian mengingatkan para sejarawan bahwa pada pertemuan di Paris, Khomeini menambahkan prinsip ketiga pada deklarasi tersebut dengan tulisan tangannya sendiri - kemerdekaan.

Sebuah uraian baru nan persuasif oleh penulis Vali Nasr, berjudul "Strategi Besar Iran", membantu mengungkap kunci pertanyaan itu dengan menempatkan jawabannya dalam pemanfaatan kolonial Iran dan pencariannya bakal kemerdekaan.

Dia menulis: "Sebelum revolusi itu sendiri, sebelum krisis sandera alias hukuman AS, sebelum perang Iran-Irak alias upaya untuk mengekspor revolusi, serta warisan jelek dari konfrontasi Iran dengan Barat, calon pemimpin dan pembimbing kepercayaan tertinggi Iran menghargai kemerdekaan dari pengaruh asing sebagai sesuatu nan setara dengan prinsip-prinsip Islam nan dijunjung tinggi dalam negara".

Khamenei memang pernah ditanya apa faedah revolusi tersebut, dan beliau menjawab, "Sekarang semua keputusan dibuat di Teheran".
Nasr beranggapan bahwa meskipun banyak cita-cita luhur revolusi seperti kerakyatan dan Islam telah terkikis alias terdistorsi, prinsip kemerdekaan Iran tetap bertahan.

Ia beranggapan bahwa pencarian kedaulatan muncul dari sejarah Iran nan kelam. Pada abad ke-19, Iran terjepit di antara kekuatan imperialis Inggris dan Rusia. Pada abad ke-20, sumber daya minyaknya dieksploitasi oleh perusahaan minyak Inggris.

Dua kali para pemimpinnya, pada tahun 1941 dan 1953, dicopot dari jabatannya oleh Inggris dan Amerika. Perdana menteri nan populer, Mohammad Mosaddegh, dicopot dalam kudeta nan direkayasa CIA pada tahun 1953 lantaran tuntutannya untuk mengendalikan sumber daya minyak Iran.

Tidak ada peristiwa dalam sejarah Iran kontemporer nan lebih membekas daripada penggulingan Mosaddegh. Bagi Khomeini, perihal itu menegaskan bahwa Iran tetap belum mengendalikan nasibnya sendiri, alias sumber daya energinya.

Hashemi Rafsanjani, ketua parlemen Iran selama perang 1980-1988 dan kemudian presiden dari tahun 1989 hingga 1997, berulang kali menyerukan kepada para intelektual nuklir Iran untuk kembali ke tanah air dan membangun program tersebut.

Pada tahun 1988 dia berkata: "Jika Anda tidak mengabdi kepada Iran, kepada siapa Anda bakal mengabdi?" Tiba-tiba program nuklir Iran bergeser dari simbol modernisme Barat menjadi sumber kebanggaan patriotik.

Nah, apakah setelah penandatanganan perjanjian menghentikan perang ini diteken, Iran betul-betul bakal menghapus program senjata nuklirnya? Berdasarkan salah satu isi MoU, ada waktu 60 hari untuk membicarakannya.

(imf/bac)

Add