3 jam yang lalu
SAMPIT – Panjangnya antrean bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah SPBU di Kota Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), mendapat sorotan dari kalangan aktivis hingga akademisi. Mereka menilai kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan serius dalam pengedaran dan pengawasan di lapangan.
Aktivis Kotim Audy Valent menegaskan agar Pertamina segera mengambil langkah konkret dan tegas agar kondisi ini tidak berlarut, klaim stok kondusif namun nyatanya di lapangan sering habis.
“Jangan sampai situasi seperti ini memicu kembali tindakan besar demo seperti nan pernah terjadi pada 2011 akibat panjangnya antrean dan banyaknya masyarakat nan tidak mendapatkan BBM,” tegas Audy, Sabtu 2 Mei 2026.
Menurutnya, perlu kejelasan mengenai pernyataan “suplai terpenuhi” nan selama ini disampaikan. Ia mempertanyakan, referensi info nan digunakan Pertamina berasal dari tahun berapa, mengingat jumlah kendaraan di Kotim terus meningkat, baik dari sektor pikulan darat maupun kendaraan pribadi.
“Kalau suplai betul-betul mencukupi, kenapa BBM bisa lenyap hanya dalam hitungan jam? Ini menunjukkan ada ketidaksesuaian antara info dan kondisi di lapangan,” ujarnya.
Ia menilai, kebenaran antrean panjang di nyaris setiap SPBU menjadi bukti bahwa pengedaran belum melangkah optimal. Karena itu, Pertamina diminta tidak hanya berpatokan pada data, tetapi juga turun langsung ke lapangan untuk memandang kondisi sebenarnya.
“Coba lihat langsung kenapa antrean di SPBU makin hari makin panjang. Jangan hanya memperkuat pada info suplai,” tegasnya.
Sementara itu tokoh akademisi Kotim Riduan Kesuma menilai, secara sistem pengedaran dan transportasi nan dijalankan PT Pertamina Patra Niaga sebenarnya telah mengikuti standar operasional prosedur (SOP) nan berlaku, termasuk untuk wilayah Kotim.
Namun, berasas info nan dia peroleh di lapangan, terjadi pengurangan kuota BBM nan disalurkan ke SPBU di Kotim. Jika diakumulasikan dari seluruh SPBU, penurunannya dinilai cukup signifikan, ialah di atas 20 persen dibandingkan kondisi normal sebelumnya.
“Pengurangan kuota ini berakibat langsung terhadap kesiapan BBM di lapangan, apalagi diperparah dengan maraknya aktivitas pelangsir di sejumlah SPBU,” katanya.
Ia menyebut, kondisi tersebut membikin masyarakat umum kerap tidak kebagian BBM. Oleh lantaran itu, dia meminta tim penertiban BBM agar lebih proaktif dalam menjalankan tugas tanpa pandang bulu.
Selain itu, abdi negara penegak hukum juga diharapkan dapat bertindak tegas dalam menertibkan oknum maupun pelangsir nan beraksi di wilayah Kotim.
“Penertiban kudu dilakukan secara serius agar pengedaran BBM bisa lebih tepat sasaran dan tidak merugikan masyarakat,” pungkasnya. (Nardi)
English (US) · 
Indonesian (ID) ·