Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi, Menteri Mukhtarudin Hadiri Rapat Perdana Satgas Keppres 4/2026

JAKARTA— Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin, menghadiri rapat koordinasi perdana Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Pertumbuhan Ekonomi nan digelar di Kemenko Perekonomian Jakarta Pusat, Selasa 28 April 2026.

Kehadiran Menteri Mukhtarudin menegaskan komitmen Kementerian P2MI dalam mendukung visi besar Prabowo Subianto melalui Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2026 tentang percepatan program ekonomi nasional.

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh jejeran menteri bagian perekonomian guna membahas langkah strategis dan terintegrasi dalam menghadapi tantangan geopolitik global, termasuk akibat bentrok di Selat Hormuz nan mulai memengaruhi stabilitas nilai bahan baku industri domestik.

Integrasi Sektor Tenaga Kerja dalam Pertumbuhan Ekonomi

Dalam pertemuan tersebut, Menteri Mukhtarudin mencermati pembentukan lima Kelompok Kerja (Pokja) Satgas nan bakal menangani terobosan strategi hingga perdagangan internasional.

Peran Kementerian P2MI dianggap krusial, mengingat pekerja migran merupakan salah satu penyumbang devisa terbesar nan secara langsung berakibat pada daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi di daerah.

“Langkah terpadu ini sangat krusial untuk memastikan program prioritas pemerintah melangkah tanpa hambatan. Kami di Kementerian P2MI konsentrasi pada transformasi perlindungan pekerja migran agar mereka menjadi subjek ekonomi nan produktif bagi pembangunan nasional,” ujar Menteri Mukhtarudin.

Sinergi Antar-Lembaga

Kehadiran Menteri Mukhtarudin dalam Satgas ini juga menandai era baru koordinasi lintas kementerian nan lebih solid.

Dengan transformasi kelembagaan nan tengah dilakukan di KemenP2MI, keterlibatan aktif dalam satgas percepatan ekonomi diharapkan bisa menciptakan ekosistem kerja nan lebih transparan dan efisien, sejalan dengan sasaran pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional secara inklusif.

Diketahui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa hasil rapat tadi juga menghasilkan beberapa keputusan nan sudah dlaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Salah satu langkah konkret nan diputuskan adalah pemberian insentif bagi industri petrokimia melalui pembebasan bea masuk impor Liquefied Petroleum Gas (LPG) dari 5% menjadi 0%.

Struktur Operasional: 5 Kelompok Kerja (Pokja)

​Untuk memastikan efektivitas kerja, Satgas ini dibagi ke dalam lima golongan kerja dengan konsentrasi spesifik:

​Pokja Terobosan Strategis: Fokus pada penemuan peningkatan pertumbuhan ekonomi.

​Pokja Percepatan Implementasi: Menangani penyelesaian halangan (debottlenecking) secara terintegrasi.

​Pokja Regulasi & Penegakan Hukum: Penguatan aspek kelembagaan dan kepastian hukum.

​Pokja Kerja Sama Internasional: Mengelola perdagangan dan hubungan ekonomi luar negeri.

​Pokja Monitoring & Anggaran: Pengawasan pertimbangan dan efisiensi penggunaan dana.

Satgas ini dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai Ketua I dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebagai Ketua II. Kemudian Wakil Ketua I dan II masing-masing dijabat oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani.

Pemerintahan Kabinet Merah Putih optimistis bahwa dengan monitoring ketat dan pertimbangan berkala dari seluruh personil Satgas, beragam halangan izin dan operasional dapat segera diatasi dalam waktu singkat.

(adista)