Abaikan Protes Karyawan, Google Izinkan Militer As Pakai Ai Gemini

Langkah protes dari ratusan tenaga kerja Google tampaknya tidak membuahkan hasil. Pemerintah Amerika Serikat melalui Pentagon dilaporkan telah mencapai kesepakatan resmi dengan Google untuk menggunakan sistem kepintaran buatan (AI) Gemini di jaringan rahasia militer mereka.

Informasi ini diungkapkan oleh seorang pejabat AS anonim nan mengetahui perincian kesepakatan tersebut. Meski isi pasti dan rincian kontraknya tetap dirahasiakan, langkah ini semakin mengukuhkan ambisi Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth, nan berkeinginan mengubah militer AS menjadi pasukan nan mengutamakan AI.

Juru bicara Google, Kate Dreyer, tidak membantah maupun memberikan rincian spesifik mengenai perjanjian rahasia tersebut. Namun, dia menegaskan posisi perusahaan dalam mendukung keamanan nasional.

"Kami bangga menjadi bagian dari konsorsium luas nan terdiri dari laboratorium AI terkemuka serta perusahaan teknologi dan cloud nan menyediakan jasa prasarana AI untuk mendukung keamanan nasional," ujar Dreyer.

Dreyer juga menambahkan bahwa Google tetap berpegang teguh pada konsensus bahwa AI tidak boleh digunakan untuk pengawasan massal domestik alias persenjataan otonom tanpa adanya pengawasan manusia nan tepat.

Langkah keras Pentagon ini sebenarnya bukan perihal nan mengejutkan. Michael Horowitz, mantan pejabat senior pertahanan nan sekarang menjadi guru besar di University of Pennsylvania, mencatat bahwa sistem AI Google sebelumnya sudah digunakan di sistem publik.

Departemen Pertahanan AS sendiri telah lama merangkul AI, mulai dari menganalisis rekaman drone saat melawan ISIS, merampingkan logistik, hingga secara aktif menggunakan AI untuk support penargetan intelijen dalam perang dengan Iran saat ini.

Drama Sengit Pentagon vs Perusahaan AI

Kesepakatan dengan Google ini terjadi di tengah upaya gencar Pentagon dalam beberapa bulan terakhir untuk menegosiasikan perjanjian baru dengan empat raksasa AI Amerika. Pentagon mau memasukkan klausul nan mengizinkan "segala penggunaan nan sah" atas sistem AI tersebut.

Kebijakan sapu jagat ini memicu kontroversi panas, terutama dengan Anthropic. CEO Anthropic, Dario Amodei, menuntut agunan kuat dari Pentagon bahwa model AI mereka tidak bakal disalahgunakan. Akibat penolakan tersebut, Hegseth melabeli Anthropic sebagai "risiko rantai pasokan terhadap keamanan nasional"--sebuah julukan nan biasanya hanya ditujukan untuk negara musuh.

Eskalasi memuncak pada akhir Februari lampau ketika Presiden Donald Trump turun tangan melarang seluruh lembaga federal menggunakan produk Anthropic. Buntutnya, Anthropic sekarang tengah menggugat Departemen Pertahanan AS di pengadilan.

Di sisi lain, OpenAI nan juga telah menyepakati perjanjian serupa dengan Pentagon, terpaksa kudu merevisi ulang bahasa dalam kesepakatan mereka setelah diprotes oleh publik. CEO OpenAI, Sam Altman, mengubah klausul kesepakatan agar jasa OpenAI "tidak digunakan secara sengaja untuk pengawasan domestik terhadap penduduk negara AS."

Namun, agunan di atas kertas sering kali berbeda dengan praktik di lapangan. Brian McGrail, Penasihat Senior di Center for AI Safety, memperingatkan bahwa badan intelijen sering mengambil interpretasi nan sangat bebas terhadap ketentuan perjanjian mengenai pengawasan.

Karena isi perjanjian kerja sama ini berkarakter tertutup dan rahasia, McGrail menyebut publik bakal sangat kesulitan untuk menilai seberapa kuat sebenarnya larangan pengawasan domestik tersebut ditegakkan, demikian dikutip detikINET dari NBC News, Kamis (30/4/2026).

(asj/fay)