160 Ribu Titik Di Seluruh Ri Minta Internet, Ini Tantangannya

Maratua -

Kebutuhan akses internet di beragam wilayah Indonesia tetap sangat besar. Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat telah menerima sekitar 160 ribu usulan titik pembangunan jasa internet dari beragam wilayah di Tanah Air.

Banyaknya usulan menunjukkan tetap tingginya kebutuhan konektivitas, terutama di wilayah nan belum terlayani secara memadai. "Sekarang itu di BAKTI, kami ada sekitar 160 ribu usulan. Bayangkan, seluruh Indonesia," ujar Direktur Utama BAKTI, Fadhilah Mathar, saat ditemui di Maratua, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, Jumat (12/6).

Menurut Fadhilah, tidak semua usulan dapat direalisasikan lantaran pembangunan jasa internet kudu mempertimbangkan sejumlah faktor. Selain kesiapan anggaran, BAKTI juga melakukan penilaian terhadap letak nan diusulkan.

"Jadi kami bangun tergantung satu, apakah betul mereka perlu internet alias enggak. nan kedua anggaran. Jadi jika anggaran sudah ada, kapabilitas ada, kita bangun," katanya.

Ia menjelaskan usulan pembangunan titik akses internet umumnya berasal dari pemerintah wilayah maupun masyarakat. "Penempatan titik akses adalah usulan dari masyarakat, dari pemda. Biasanya dari bupati, dinas Komdigi, ada juga nan dari gubernur langsung," ujar Fadhilah.

Fadhilah mengungkapkan biaya pembangunan prasarana konektivitas internet bisa berbeda-beda di setiap wilayah, tergantung kondisi geografis dan teknologi nan digunakan. "Ada antara 1 miliar sampai ada nan 3 miliar di Papua," ujarnya.

Karena itu, pembangunan prasarana telekomunikasi tidak kudu selalu dilakukan oleh BAKTI. Pemerintah wilayah nan mempunyai keahlian pendanaan juga dapat membangun sendiri jasa konektivitas bagi masyarakatnya.

"Kalau anggarannya tersedia, sebenarnya nggak kudu selalu dibangun oleh BAKTI. Boleh oleh Pemda. Kan ada beberapa nan memang sudah dibangun oleh Pemda," kata Fadhilah.

Ia menambahkan, BAKTI saat ini telah menyampaikan usulan kebutuhan pembangunan konektivitas secara nasional kepada pemerintah. Usulan tersebut mencakup pemetaan wilayah blank spot, kebutuhan pendanaan, hingga pilihan teknologi nan dapat digunakan.

"Seluruh Indonesia, kemarin saya sampaikan ada sekitar 2 ribu titik. Kita sampaikan bahwa blank spot-nya seperti ini, kondisi pembiayanya nan diperlukan adalah sekian, teknologinya ini, kelak tinggal pemerintah nan memprioritaskan apakah bakal dibangun tahun 2027-2028," paparnya.

Di pihak lain, operator seluler juga turut mempunyai tanggungjawab mendukung pembangunan jaringan di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). "Dan nggak kudu melalui anggaran BAKTI lantaran ada juga melalui komitmen pembangunan. Kalau misalnya gelombang diambil oleh salah satu operator seluler, mereka kudu membangun wilayah 3T, itu sudah ditetapkan," ujar Fadhilah.

(fyk/fay)